JAKARTA - Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya mengerahkan 6.000 personel guna mengamankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dari elemen buruh dan mahasiswa di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 28 Oktober dan 2 November 2020.
"Untuk penjagaannya total personel kami ada 3.900 orang. Meski demikian kita siapkan pasukan cadangan juga. Nah itu total keseluruhan personel 6.000 orang. Itu semua kita siapkan untuk antisipasi, kita lihat juga eskalasinya," ujar Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD Dudung Abdurachman, dilansir Antara, Selasa, 27 Oktober.
Dalam pengamanan aksi, Dudung mengatakan pihaknya menyiapkan pendekatan yang humanis sehingga tidak perlu terjadi bentrokan dengan para peserta aksi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kata INDEF, UU Cipta Kerja Malah Berpotensi Turunkan Investasi, Mengapa?
26 Oktober 2020, 16:32 -
| BERITA
MUI Minta MK Buktikan Independensinya dalam Memproses Uji Materi UU Cipta Kerja
26 Oktober 2020, 15:58
Dia menuturkan Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya telah memetakan strategi dengan mengimbangi eskalasi massa.
"Kita sudah antisipasi dan kemungkinan-kemungkinan eskalasi massa pada 28 Oktober dan 2 November, kita memang sudah bisa membaca petanya yang teman-teman lakukan termasuk dari mahasiswa dan buruh, bahkan anarko. Kita sudah siapkan antisipasinya," kata Dudung.
Dudung memastikan jika ditemukan kelompok anarko dipastikan nantinya akan ada pembinaan yang dilakukan dari petugas TNI atau pun dari Polri.
"Nanti kita lokalisir dan akan ada pembinaan-pembinaan dengan bahasan wawasan kebangsaan," tutur Dudung.
Seperti diketahui selama Oktober 2020, aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh beberapa elemen mulai dari mahasiswa hingga buruh di sekitar Istana Merdeka.
Petugas TNI dan Polri pun memastikan penjagaan di sekitar Istana Merdeka diperketat selama gelombang aksi berlangsung.
Terbaru, aksi akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari BEM SI pada Rabu (28/10) dan buruh pada Senin (2/11).
Terkait
