TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meninjau ulang surat edaran soal penghapusan tenaga honorer pemerintah mulai 2023.
"Kalau semuanya dihapus secara langsung, saya kira perlu ditinjau lagi, karena keberadaan honorer masih dibutuhkan," kata Ansar di Tanjungpinang dilansir ANTARA, Jumat, 17 Juni.
Ansar menyarankan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan pemeriitah daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah pegawai honorer di lingkup Pemprov Kepri mencapai 7.000 lebih orang, terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Non ASN/Guru.
"Jumlahnya memang ramai, dan cukup membebani APBD. Tapi, selagi tenaga mereka masih bisa didistribusikan, tetap kita akomodir anggarannya," ujar Ansar.
Mantan anggota DPR itu juga mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru mengingat jumlah yang ada saat ini sudah lebih dari cukup.
"Kita tak punya anggaran pengangkatan tenaga honorer baru, kecuali menggantikan posisi sesuai dengan kebutuhan," ucap Ansar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jawab Isu Pilpres 2024, Ganjar Pranowo: Soal Capres, Urusan Ketua Umum!
17 Juni 2022, 12:34
Ansar mengutarakan pihaknya juga sudah menyurati Kemenpan-RB supaya dapat mempertimbangkan pengangkatan pegawai honorer melalui jalur tes CPNS maupun P3K
"Bahkan, kalau ke depan harus jadi tenaga outsourching atau dialihkan ke pihak ketiga. Kita siap melaksanakan kebijakan itu," kata Ansar.
