Luhut Ingin Hapus Minyak Goreng Curah, Anggota DPR F-PKS: Jangan Menimbulkan Masalah Baru

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak wacana penghapusan minyak goreng curah yang dilemparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak lagi mengangkat isu yang kontroversial, khususnya terkait minyak goreng.

"Isu ini kan wacana yang sudah lama dan Pemerintah sendiri yang membatalkannya. Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis, lebih sulit handling-nya, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO. Namun, masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu, 15 Juni.

Legislator PKS Dapil Banten itu menjelaskan, migor curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan, yakni sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.

Karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan pemerintah agar jangan seperti pepatah 'buruk rupa cermin dibelah’. Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah, kata Mulyanto, migor curah tersebut malah dihapuskan.

"Ketimbang membuat bising, silakan saja pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani. Saya memperkirakan, itu akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat," tegasnya. 

"Masyarakat kecil masih membutuhkan migor yang terjangkau harganya, seperti migor curah ini," imbuhnya.

Mulyanto menyarankan, ketimbang mengangkat wacana penghapusan minyak goreng curah sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan.  

"Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru," pungkas Mulyanto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan penghapusan minyak goreng curah. Namun, dia memastikan harga minyak kemasan sederhana akan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Harganya tetap Rp14 ribuan, ya ada naik-turun, naik-turun gitu. Ya market mekanisme kalau suplainya cukup ya jalan," kata Luhut di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Rabu, 15 Juni.

Menurut Luhut, penghapusan minyak goreng curah dilakukan agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Terlebih, kata dia, sudah tidak banyak orang menggunakan minyak goreng curah di Jakarta. 

Menurut Luhut, saat ini hanya ada dua negara yang masih menjual minyak goreng curah, yaitu Indonesia dan Bangladesh.

"Kita mau lakukan bertahap jadi kemasan sederhana. Kan bagus, jadi bermartabat bangsa kita," kata Luhut.