Kata Puan, Kesejahteraan Petani Tebu Harus Ditingkatkan Demi Wujudkan Swasembada Gula

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memberi perhatian lebih untuk petani tebu yang terus produktif meski belakangan sering mengalami kerugian. Menurutnya, kesejahteraan petani tebu harus dapat terjamin agar produktivitas bahan produksi gula itu juga semakin meningkat.

“DPR mendorong realisasi peningkatan kesejahteraan petani tebu agar Indonesia bisa semakin cepat mewujudkan swasembada gula,” kata Puan, Rabu 8 Juni.

Sebagai informasi, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6 juta ton. Namun produksi gula nasional baru mencapai 2,1 juta ton. Untuk peningkatan kapasitas produksi gula harus diawali dengan mensejahterakan petani tebu.

“Tingginya kebutuhan gula di dalam negeri diharapkan mampu memacu produktivitas petani tebu sekaligus kesejahteraan mereka. Tidak hanya kuantitas dan kualitas tebu hasil kerja petani yang meningkat, namun kesejahteraan petani tebu juga harus meningkat,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu dalam keterangannya.

Puan berharap kebijakan-kebijakan Pemerintah lebih berpihak bagi petani tebu sebagai pelaku utama swasembada gula. Ia juga menekankan Pemerintah untuk mengoptimalkan program peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produktivitas tebu dan rendemennya.

“DPR akan selalu memberi dukungan lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan tugas konstitusi dewan,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini menilai harus ada langkah nyata untuk menggenjot produktivitas tebu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Puan, dengan tambahan dukungan bagi daerah-daerah penghasil tebu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

“Dukungan Pemerintah sangat dibutuhkan oleh petani tebu, seperti pengadaan pupuk yang murah dan kemudahan akses pengadaan bibit maupun benih unggul,” ucapnya.

Selain itu, Puan mendorong agar strategi peningkatan produktivitas tebu kian dilakukan secara maksimal. Mulai dari pemantapan areal, rehabilitasi tanaman, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan standar teknis budidaya dan manajemen Tebang Muat dan Angkut (TMA), antisipasi perubahan iklim, serta penetapan harga. 

“Peningkatan produktivitas dan produksi juga harus didorong melalui investasi pembangunan pabrik gula baru. Lewat kemitraan yang baik antara petani dan pabrik gula, kita berharap ketergantungan terhadap gula impor bisa semakin berkurang,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang tegas terkait harga pokok produksi (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) gula tani. Sebab dalam berbagai kesempatan saat bertemu petani, Puan kerap mendapat keluhan terkait hal tersebut.

“Pemerintah juga harus memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi petani tebu, termasuk masalah operasional yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Banyak petani yang merugi akibat hasil produksi tidak bisa menutup biaya produksi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puan meminta agar kebijakan impor bahan pangan mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Apalagi negara-negara importir gula, seperti India, mulai mengurangi ekspor gula yang juga dapat menyebabkan inflasi.

“Di tengah tantangan krisis global, DPR berharap Pemerintah terus berpihak pada petani tebu agar kebutuhan bahan dasar gula dapat terus dipenuhi dari dalam negeri. Indonesia harus bisa memiliki kemandirian pangan,” tegas Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengingatkan, Indonesia kaya dengan hasil alam. Hanya saja, menurut Puan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus bersama-sama dibenahi agar pemanfaatan hasil alam dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

“Mari sama-sama kita berjuang untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan global yang sudah semakin nyata,” ujarnya.

“DPR senantiasa berjuang bersama rakyat dengan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan terbaik agar kesejahteraan rakyat, termasuk petani di Indonesia dapat merata,” tutup Puan.