Pj Bupati Sangihe: Kurang Paham Kesetaraan Gender Bikin Perempuan Merasa Tidak Berhak dalam Bidang Tertentu
Kegiatan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi Sulawesi Utara. (Antara)

Bagikan:

SULTRA - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sultra), Rinny Tamuntuan menegaskan bahwa pemerintah memberikan jaminan terhadap hak perempuan dan anak.

Hal itu disampaikan Rinny dalam sambutan pada kegiatan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Saat ini ada jaminan dari pemerintah terhadap hak anak dan kaum perempuan," kata Rinny Tamuntuan di Tahuna, dikutip dari Antara, Selasa 31 Mei.

Rinny menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut Kartika Devi Tanos bersama tim yang boleh melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sangihe.

"Sebagai Penjabat Bupati Sangihe, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah melaksanakan kegiatan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi Sulawesi Utara, di Sangihe," kata Rinny.

Dia mengatakan saat ini pembicaraan terkait kesetaraan gender menjadi topik yang hangat karena kaum perempuan memiliki peran penting dalam aspek kehidupan.

"Kurangnya pemahaman terkait kesetaraan gender menyebabkan kaum perempuan merasa tidak berhak atas peran dan partisipasi dalam bidang tertentu," kata dia.

Selain itu, lanjut Rinny, masih banyak ditemukan pandangan bahwa perempuan adalah kaum lemah yang menjadi sasaran tindak kejahatan.

Menghadapi realita ini, kata dia, kegiatan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi Sulut ini dipandang penting dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman.

Selain kaum perempuan, menurut dia, pemerintah juga menaruh perhatian penting terhadap tumbuh kembang anak baik yang ada di kota besar maupun di daerah terpencil untuk menjamin dan melindungi hak mereka.

Namun demikian, yang menjadi tantangan saat ini adalah perkembangan teknologi dan informasi, di mana semua dapat diakses dengan mudah melalui internet sehingga memerlukan keterlibatan semua pihak untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak.

"Saya berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat terlebih dapat mendorong kaum perempuan," tandasnya.