JAKARTA – Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) oleh Partai Golkar, PAN dan PPP, bukanlah hambatan atau kendala bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu pula bagi para menteri yang kebetulan menjadi pemimpin partai dari koalisi tersebut.
“Koalisi ini misinya adalah mensukseskan dan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pak Jokowi. Jadi justru menjadi penguatan terhadap koalisi yang sudah ada di pemerintahan saat ini,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 20 Mei.
Menurut Qodari sangat disayangkan bila ada yang membuat dikotomi antara kerja-kerja menteri dan kerja-kerja politik mereka.
“Bagi saya justru sejalan. Jadi kinerja politik dari seorang tokoh politik yang menjadi menteri itu justru insentif elektoralnya didapatkan jika dia dapat bekerja secara maksimal sebagai bagian dari pemerintahan. Justru kalau dia kinerjanya tidak maksimal sebagai menteri, maka itu akan memperkecil insentif politiknya,” kata Qodari.
Bagi Qodari, kinerja menteri dan kinerja politik tidak bertentangan tapi bisa saling sinergis dan memperkuat. Karena semakin baik kinerja pemerintahan maka makin bagus pula insentif elektoral mereka.
“Karena insentif elektoral ini pasti ingin tinggi maka kinerjanya pasti ingin bagus pula,” sambung Qodari.
Mengenai berbagai tanggapan negatif tentang terbentuknya koalisi ini dari beberapa partai lain, Qodari melihat memang KIB sangat strategis. Pasalnya beberapa partai lain, menurutnya sampai saat ini masih kesulitan untuk membentuk koalisi.
“Saya lihat sampai saat ini PDIP masih sulit untuk berbicara soal koalisi 2024. Karena saat ini sisanya hanya beberapa partai saja, misalnya enam partai. Dari enam tersebut dua partai rasanya sulit berkoalisi dengan PDIP, misalnya PKS dan Partai Demokrat,” papar Qodari.
BACA JUGA:
Menurut Qodari, alternatif yang tersisa adalah PKB, Partai Gerindra dan Partai NasDem.
“Tapi saya rasa NasDem tidak bisa karena sedang kompleks hubungannya dengan PDIP hingga hari ini,” kata Qodari
Yang memungkinkan bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri adalah PKB. Alasannya secara tradisi dan basis sosial paling mungkin diajak berkoalisi.
“Namun PKB biasanya last minute atau tidak bisa cepat-cepat jika berbicara soal koalisi,” tutur Qodari.
Bagi Qodari yang paling memungkinkan tinggal Gerindra. Namun masih diragukan apakah partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu akan segera mengunci koalisi dengan PDIP saat ini.
“Namun ini tidak mustahil, mengingat hubungan dekat antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi hingga hari ini koalisi yang mungkin bisa terbentuk adalah PDIP dengan Gerindra,” ujar Qodari.
Hanya saja jika berbicara soal koalisi resmi, Qodari berpendapat PDIP juga harus melibatkan partai Islam. Di sini dilematis, karena PAN dan PPP sudah berkoalisi dengan Golkar.
Sementara dengan PKS terlihat sangat sulit. Maka yang terbuka bagi PDIP adalah PKB.
“Saya kira PDIP sulit untuk bisa berkoalisi hari ini,” kata Qodari.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
