JAKARTA - Komisi IX DPR mendesak pemerintah melakukan antisipasi penyebaran penyakit Hepatitis Akut secara lebih optimal. Pemerintah juga diingatkan agar memprioritaskan pendeteksian dini agar penyakit yang banyak menyerang anak ini tidak mewabah.
"Kami berharap Pemerintah lebih mengoptimalkan upaya antisipasi penyebaran Hepatitis Akut mengingat sudah cukup banyak kasus ditemukan di Tanah Air,” kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, Jumat 20 Mei.
Hingga 17 Mei 2022, dilaporkan dugaan kasus Hepatitis Akut pada anak di Indonesia sudah mencapai 14 kasus yang tersebar di beberapa daerah. Rinciannya adalah 1 kasus berstatus probable atau diduga kuat terinfeksi dan 13 kasus pending classification (gejala sama tapi belum ada hasil pemeriksaan).
Rahmad mengatakan, belajar dari kondisi awal Pandemi Covid-19, Pemerintah didorong untuk lebih sigap lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait situasi yang terjadi terkait penyakit Hepatitis Akut.
“Bagaimana gejala dan antisipasi penyakit ini. Pemerintah harus lebih gencar membumikan segala informasi kepada masyarakat, khususnya para orangtua,” ujar Rahmad.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah agar proaktif dalam melakukan riset terkait penyakit Hepatitis Akut. Apalagi, kata Rahmad, sejumlah kasus yang diduga Hepatitis Akut telah terjadi di sejumlah daerah.
BACA JUGA:
"Penelitian kesehatan dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BRIN dengan menggandeng seluruh rumah sakit maupun kalangan kampus agar penyebaran Hepatitis Akut tidak meluas,” imbaunya.
Menurut Rahmad, ketidakpastian penyebab Hepatitis Akut tentu mengkhawatirkan para orangtua. Terutama, saat ini pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah mulai berjalan.
“Oleh karenanya, kami mengimbau pemerintah untuk terus memantau dengan ketat pelaksanaan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucap Rahmad.
“Jangan sampai keselamatan dan masa depan anak bangsa direnggut Hepatitis Akut karena kelalaian dalam melakukan antisipasi penyebaran penyakit ini,” tambahnya.
Komisi IX yang membidangi urusan kesehatan akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kemenkes pada Senin (23/5) mendatang untuk membahas permasalahan Hepatitis Akut.
Meski sudah mengeluarkan edaran agar fasilitas layanan kesehatan dapat waspada terhadap kasus Hepatitis Akut, Pemerintah diingatkan agar lebih memaksimalkan upaya deteksi dini di fasilitas tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, maupun dokter umum.
“Faskes tingkat pertama harus meningkatkan kapasitas tes. Karena kalau deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak berjalan, maka pasien Hepatitis Akut yang ditemukan sudah berada dalam kategori kasus berat,” sebut Rahmad.
Tak hanya itu, kurangnya deteksi dini terhadap kasus Hepatitis Akut dinilai akan membuat pasien baru penyakit ini baru tertangani dengan semestinya di saat kondisinya sudah memburuk. Rahmad menilai, keterlambatan penanganan pada pasien akan menjadi kendala dalam penanggulanan penyebaran Hepatitis Akut di Indonesia.
“Dengan deteksi dini yang mumpuni, kita juga akan memutus rantai penyebaran kasus Hepatitis Akut. Anak-anak yang menderita penyakit itu pun cepat tertangani dan tidak terlambat mendapat pertolongan,” ungkapnya.
Sementara itu kepada masyarakat, Rahmad mengimbau agar lebih waspada. Khususnya kepada orangtua supaya lebih memperhatikan gejala pada anak yang sedang sakit.
“Karena di tahap awal, gejala yang ditunjukan Hepatitis Akut sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya yaitu sakit perut, mual, muntah, dan diare, baru kemudian anak mulai menunjukkan penyakit kuning,” terang Rahmad.
Orangtua diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila selama beberapa hari, kondisi anak yang sakit tak kunjung membaik. Rahmad juga mengimbau seluruh masyarakat untuk terus menerapkan gaya hidup sehat.
“Jangan tunggu sampai kondisi anak memburuk yang ditandai dengan pekatnya air urin dan ada lendir putih di fesesnya. Lebih baik mengantisipasi sebelum terlambat,” tutupnya.