Sebut Pejabatnya Tidak Matang dan Lamban Hadapi Wabah COVID-19, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un: Meningkatkan Kompleksitas dan Kesulitan

JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam respon negaranya terhadap kasus infeksi COVID-19 yang pertama kali dikonfirmasi pekan lalu, kecewa denagn pejabat yang dinilainya tidak memadai lamban, menurut media pemerintah Hari Rabu.

Korea Utara melaporkan 232.880 lebih banyak orang dengan gejala demam, dan enam kematian lagi setelah penerimaan pertama wabah COVID di negara itu pekan lalu. Kendati, tidak disebutkan berapa banyak orang yang dinyatakan positif COVID-19.

"Ketidakmatangan dalam kapasitas negara untuk mengatasi krisis, meningkatkan kompleksitas dan kesulitan dalam memerangi pandemi ketika waktu adalah hidup," ujar Kim saat memimpin pertemuan Politbiro Partai Buruh yang berkuasa, melansir Reuters dari KCNA 18 Mei.

Sejauh ini, sejak kali pertama mengonfirmasi secara resmi wabah COVID-19, Korea Utara telah melaporkan 1,72 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada Selasa malam.

"Krisis yang kita hadapi menawarkan papan uji untuk membedakan antara manfaat dan kerugian dari semua sistem kerja negara kita. Kita harus meneliti dengan benar semua fenomena situasi darurat dan mengambil tindakan dari sudut pandang kritis dan perkembangan," papar Pemimpin Kim.

Dalam kesempatan tersebut Ia juga menggarisbawahi, perlunya memusatkan upaya untuk mencegah penyebaran epidemi dan penyembuhan untuk saat ini, di bawah situasi pencegahan epidemi darurat negara.

"Upaya berlipat ganda harus dilakukan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, ia menekankan perlunya mengatur pekerjaan dengan lebih cermat untuk menyediakan kondisi hidup dan pasokan kebutuhan sehari-hari dan melakukan segala upaya untuk memenuhi permintaan penduduk akan perawatan medis dan memastikan kondisi untuk itu sebanyak mungkin," tandasnya.

Di tengah kekhawatiran tentang kurangnya vaksin dan infrastruktur medis yang memadai di negara yang terisolasi itu, KCNA mengatakan pejabat kesehatan telah mengembangkan panduan pengobatan COVID-19.

Tujuannya untuk mencegah overdosis obat dan perlakuan buruk lainnya yang telah menyebabkan banyak kematian yang dilaporkan. Panduan ini mencakup perawatan individual untuk berbagai jenis pasien, tetapi media pemerintah tidak merinci obat mana yang terlibat dalam rencana perawatan.