PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, pada 2021-2022 total ada sebanyak 302 base transceiver station (BTS) yang dibangun di provinsi setempat sebagai upaya memangkas titik tak tersentuh sinyal komunikasi (blank spot).
"302 BTS ini sudah termasuk yang melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) maupun bukan BAKTI. Jumlah ini juga sudah termasuk BTS yang sudah aktif maupun belum," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Agus Siswadi di Palangka Raya dilansir dari Antara, Senin, 16 Mei.
Jika melihat sebaran titiknya maka untuk wilayah desa sudah cukup banyak blank spot yang sudah berkurang. Dan jika melihat keperluan maka masih diperlukan sekitar 350 BTS lagi untuk wilayah Kalteng.
"Biasanya ada sebagian desa karena dipengaruhi luas wilayahnya, memerlukan lebih dari satu BTS, yakni antara dua hingga tiga BTS," jelasnya.
Agus mengakui cukup sulit untuk mewujudkan Kalteng merdeka sinyal pada akhir 2022, mengingat luasnya provinsi setempat serta kondisi geografis yang cukup menyulitkan dalam sebagian tahapan pembangunan BTS, baik dari sisi material dan lainnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, berbagai tantangan dihadapi dalam pembangunan BTS di daerah, salah satunya mengenai pembebasan tanah. Biasanya saat masyarakat pemilik tanah mengetahui lokasi atau titik koordinat tempat dibangunnya BTS, maka harga jualnya mendadak naik signifikan.
BACA JUGA:
"Harga tanah yang menjadi berlipat-lipat ini cukup menyulitkan, karena kemampuan pemerintah maupun operator yang sudah ditunjuk juga terbatas," ucap Agus.
Menurutnya, permasalahan seperti ini juga sudah pernah ditemui di Kalteng, makanya gubernur juga pernah menyurati bupati agar pemda memfasilitasi di daerah untuk membantu menyelesaikan tantangan-tantangan seperti ini.
Agus menegaskan, kendati berbagai tantangan ditemui selama di lapangan, namun Pemprov Kalteng berkomitmen dan berupaya maksimal menyukseskan pembangunan BTS untuk mewujudkan merdeka sinyal.
Terkait
