JAKARTA - Kemenkum HAM bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membentuk desk khusus bagi narapidana dan tahanan untuk mempercepat proses persiapan data pemilih pada Pemilu 2024.
"Ikut pemilu adalah hak semua orang termasuk warga binaan pemasyarakatan maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di rutan," kata Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 13 Mei dinukil dari Antara.
Kata Yasonna, ada 224 ribu pemilih potensial untuk ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Jumlah ini merupakan angka yang besar dan harus dipenuhi hak pilihnya," ujar Yasonna.
Guna memenuhi hak dari narapidana maupun tahanan, kementerian telah melakukan sejumlah langkah salah satunya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan nomor induk kependudukan (NIK).
Yasonna menjelaskan pendataan NIK sangat penting karena bisa saja warga binaan pemasyarakatan atau tahanan menggunakan nama samaran (alias) sehingga menyulitkan pendataan.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan dukungan data dari Kemenkum HAM diperlukan karena warga binaan pemasyarakatan maupun tahanan dapat berpindah-pindah tempat.
Untuk itu, pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat. Pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan tiga asas yaitu komprehensif, akurat dan mutakhir.
BACA JUGA:
Dengan data dari Kemenkum HAM, KPU dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung hak pilih warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Indonesia.
"Berdasarkan data dari Kemenkumham, kami bisa menyebarkan surat suara sesuai jumlah narapidana dan tahanan," ujarnya.
Selain itu, untuk memudahkan pemilihan, KPU juga akan membentuk tempat pemungutan suara (TPS) di lapas dan rutan apabila hal itu diperlukan.
Terakhir, Kemenkum HAM dan KPU berencana menggandeng instansi terkait yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya, desk khusus pemilu dapat melayani informasi tentang partai politik, harmonisasi perundangan, dan pemilih WNI yang berada di luar negeri.
Terkait
