BANDUNG – Terkait rencana pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat H Muhamad Sidkon meminta Pemprov Jawa Barat harus lebih aktif dan intens. Pasalnya usulan itu telah disepakati dengan legislatif.
"Kami berharap soal DOB ada 'follow up' yang jelas dari Pemprov Jabar. Jadi Pemprov Jabar harus intens lagi," katanya ketika dihubungi melalui telepon oleh Antara, Kamis, 5 Mei.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengusulkan tiga calon DOB, yakni Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan ketua DPRD Jawa Barat menandatangani persetujuan usulan tiga calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, beberapa waktu lalu.
Sidkon yang juga anggota Komisi I DPRD Jawa Barat itu mengatakan Pemprov Jawa Barat harus melakukan upaya tindak lanjut seperti mengutus Sekda Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat untuk mendatangi atau bertemu dengan DPR RI hingga Wakil Presiden terkait usulan DOB.
BACA JUGA:
"Istilahnya harus 'jemput bola'. Misalnya dengan mendatangi DPR RI atau bahkan kalau bisa menemui Pak Wapres," kata dia.
Menurut dia, selama ini Pemprov Jabar dinilai masih lemah atau tidak banyak melakukan upaya tindak lanjut seusai mengesahkan usulan DOB.
"Jangan sampai karena sudah disahkan di paripurna maka sudah merasa selesai. Jadi harus ada upaya lebih nyata lagi dari Pemprov Jabar. Kelihatannya seperti menunggu 'takdir' moratorium DOB," kata dia.
Padahal, kata dia, usulan DOB di Jawa Barat terkait dengan pengembangan ekonomi dan pembangunan, khususnya Jawa Barat bagian selatan.
"Jawa Barat hari ini tertinggal jauh oleh tetangga seperti Jawa Timur. Sekarang saatnya kita bangkit melalui usulan DOB ini," kata dia.
Terkait
