JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi gas LPG 3 kilogram. Dengan alasan memiliki beban utang, yang dipastikan pemerintah nombok Rp 280 triliun ketika memberikan subsidi.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, menilai pemerintah harus berpikir ulang untuk mencabut subsidi gas LPG 3 kg yang merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia.
"Ini gimana sih, giliran sama orang kecil kayaknya gemes banget, gas 3 kg mau dinaikin terus hah?," ujar Jazuli kepada wartawan, Jumat, 29 April.
"Kenapa sih enggak berpikir, ayo yang punya tanggung jawab besar, itu diprioritaskan untuk memenuhi tanggung jawabnya, sehingga masyarakat kecil teringankan bebannya,” sambungnya.
Jazuli kemudian menyoroti jumlah utang pemerintah yang semakin membengkak. Data terakhir IMF mencatat utang Indonesia telah mencapai Rp7.052 triliun. Belum lagi, utang pemerintah kepada BUMN yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurut legislator PKS Dapil Banten itu, pemerintah tidak punya kreativitas dalam mengelola keuangan negara. Sehingga hanya mengandalkan utang untuk pembangunan bahkan semua urusan.
“Kita berharap negara itu punya kreativitas, tidak semua urusan ngandelin utang, kalau semua ngandelin utang semuanya juga bisa bangun jalan (dengan) ngutang, beli ini ngutang, siapa yang enggak bisa,” tegas Jazuli.
Jazuli menyayangkan pemerintah yang tak mau putar otak mencari cara untuk mencukupi kebutuhan negara. Jika terus berutang, tambah dia, pemerintah akan membebani rakyat Indonesia bahkan ketika belum lahir.
BACA JUGA:
“Sekarang sudah 7 ribu (triliun) utangnya, ini akan membebani rakyat, sampai rakyat yang belum lahir pun sudah ada utangnya, bahkan belum jadi (orang) juga dalam janin ibunya sudah punya utang juga mungkin, nah itu yang kita sangat sayangkan,” tutupnya.
Diketahui, mulai tahun ini pemerintah telah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi melalui gas LPG 3 kg. Sebenarnya, gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin.
Namun karena sistem penyaluran yang terbuka maka semua orang bisa dengan mudah membeli gas LPG 3 kg. Bahkan, banyak golongan orang mampu, kelompok ekonomi menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 3 kg.
Pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi gas LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Subsidi berbasis orang ini dilakukan agar kualitas belanja negara semakin meningkat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, subsidi akan lebih tepat sasaran dan diterima oleh 40 persen masyarakat termiskin.
"Kita tahu bahwa belanja negara harus semakin berkualitas. Reformasi akan dilakukan secara bertahap dan kita mulai di tahun 2022 melanjutkan reformasi yang selama ini kita lakukan," kata Febrio dalam taklimat media di Jakarta, Jumat, 1 Oktober 2021.
Terkait
