Anies-Kang Emil Temui Pendemo Tolak UU Cipta Kerja, Pengamat: Patut Diapresiasi

Selanjutnya, setelah mengirim surat ataupun melaksanakan forum gubernur, ada hal lain yang harus dilakukan oleh Anies dan Ridwan.

"Sikap pribadi kedua gubernur tersebut, apakah menerima atau menolak itu sangat penting," tegasnya.

Terkait kemungkinan dua orang kepala daerah ini menemui para aksi massa untuk mencari publisitas dan partisipasi publik, kata Ujang, ini adalah hal yang kerap terjadi dan biasa di dalam dunia politik.

"Sambil memperjuangkan aspirasi rakyat, sambil membangun pencitraan. Hal biasa ini dalam dunia politik. Sekali mendayung dua pulau terlewati," ungkap Ujang.

Permintaan yang sama agar kepala daerah bisa mengambil sikap juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah. Kata dia, jika Anies dan Ridwan bisa secara tegas menyebut pemerintah provinsi menolak UU Cipta Kerja dengan segala argumentasi yang kuat, maka ini adalah sikap politik yang bukan sekadar mencari panggung.

"Tapi, jika tidak ada pernyataan yang clear. Hanya sebatas mengantar aspirasi, maka itu sekadar cari celah citra politik," kata Dedi.

"Padahal yang diperlukan oleh buruh adalah keberpihakan sebagai sikap, bukan sebagai pemanis," imbuhnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat bertemu dengan massa aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Sate, Bandung. 

Dalam pertemuan itu, Ridwan mengaku dia sudah mendengarkan sejumlah aspirasi termasuk yang memintanya untuk berkirim surat ke Pemerintah Pusat untuk menolak perundangan yang kontroversial tersebut.

"Itu sudah saya tandatangani dan besok pagi akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar kepada Presiden Jokowi," kata Ridwan saat menemui massa, Kamis, 8 Oktober.

Sementara Gubernur Anies Baswedan, menyebut dirinya akan menyampaikan aspirasi dari massa aksi yang ditemuinya itu pada forum gubernur.

"Apa yang tadi jadi aspirasi, besok kita akan teruskan. Besok (hari ini, red) akan kita lakukan pertemuan itu," ungkap dia.