JAKARTA - PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus peringatan HUT ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, ada tiga agenda yang bakal dibahas yaitu terkait ilmu pengetahuan, industri rempah, dan lingkungan hidup.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya ingin agar industri berbagai riset dan inovasi masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Alasannya, hal ini penting untuk membangun kesejahteraan negara.
"Hal-hal strategis terkait dengan haluan negara melalui kebijakan strategi yang dijalankan dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari.
Selain ilmu pengetahuan, Hasto mengatakan, PDIP ingin agar kejayaan rempah-rempah pada masa lalu bangkit kembali. Karenanya, Rakernas nanti bakal bakal menampilkan pameran rempah nusantara, sumber pangan dan bumbu-bumbuan. Pameran ini akan dibuka pada Jumat, 10 Januari pukul 19.00 hingga Minggu, 12 Januari pukul 18.00 WIB.
Selain dua isu tersebut, lingkungan hidup akan dibawa dalam rakernas. Alasannya, kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sampah, serta hilangnya sumber mata air, menjadi masalah saat ini. PDIP akan mengundang BMKG, BNPB, serta ahli lingkungan dan pihak terkait untuk menjadi pelopor pencegahan banjir di seluruh wilayah Indonesia.
Rakernas yang digelar 10-12 Januari ini akan mengundang sekitar 4.731 peserta dari struktur, legislatif dan eksekutif. Acara ini pun hanya mengandalkan gotong royong kader, dan tak menerima sumbangan dari pihak lain. Kebijakan tersebut sudah diperkuat dengan surat edaran dari DPP.
"Karena sudah ada surat edara, dalam pelaksanaan Rakernas akan menerapkan disiplin penuh sebagai tanggung jawab kader partai pelopor. Jadi DPP PDI Perjuangan tidak mentolerir tindakan indisipliner," imbuhnya.
Ada satu agenda yang luput dibahas di rakernas ini. Tadinya, akan ada pengumuman 44 calon kepala daerah 2020 dalam rakernas ini, namun hal itu batal dilaksanakan. Alasannya, pembahasan calon kepala daerah ini belum dilaksanakan secara maksimal.
"Kita mau mengadakan rapat (untuk pilkada) maraton tanggal 5 Januari-8 Januari tapi kemudian karena banjir dengan korban jiwa yang begitu besar maka menimbulkan tanggung jawab pada aspek kemanusiaan untuk dikedepankan," kata Hasto.
BACA JUGA:
Dia menambahkan, pembahasan pilkada 2020 masih memiliki waktu sehingga tak perlu dilakukan secara terburu-buru.
"Jadi, setelah rakernas segera (diumumkan). Sehingga nanti hasil rakernas juga jadi komitmen bagi kepala daerah untuk diumumkan," ungkapnya.
Diketahui, pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Ada 9 provinsi yang melaksanakan Pilgub, 224 kabupaten yang melakukan pemilihan Bupati, dan 37 kota melaksanakan pemilihan Wali Kota.
Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.