KULON PROGO - Bupati Kulon Progo Sutedjo mengaku selama menjabat bupati dari 22 Mei 2017 sampai saat ini masih belum berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022. Belum terealisasinya target disebabkan karena pandemi COVID-19.
Saat ini angka kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18,39 persen atau tertinggi di DIY dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di bawah 10 persen.
"Yang kami prihatin selama menjabat sebagai bupati, yakni angka kemiskinan masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di DIY," katanya di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Antara, Kamis, 7 April.
Ia mengatakan yang menetapkan angka kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa intervensi atas kinerja mereka.
Selama ini, Pemkab Kulon Progo berupaya keras menekan angka kemiskinan, berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan.
"Segala cara sudah kami lakukan, termasuk bedah rumah warga miskin. Gerakan bedah rumah warga miskin, seharusnya sudah mengurangi lima dari 14 indikator kriteria keluarga miskin. Belum termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat," katanya.
Sutedjo mengakui masih memiliki beban terkait masih rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dibandingkan empat kabupaten/kota di DIY lainnya.
Saat ini, APBD Kulon Progo masih di bawah Rp1,5 triliun. Hal ini disebabkan belum optimalnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU) yang perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Saat ini, jumlah penduduk di Kulon Progo relatif rendah.
Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga paling rendah di DIY. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan juga minim, baik pajak perhotelan, parkir, retribusi pariwisata hingga pertambangan.
"Kami masih berharap dengan optimalnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sampai saat ini masih ada pembatasan-pembatasan penumpang selama dua tahun terakhir, sehingga juga berdampak pada PAD," katanya.
Politikus PAN yang masa jabatannya sebagai bupati akan berakhir pada 22 Mei 2022 ini berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta kembali meningkat, sehingga dapat mendongkrak PAD. Selain itu, mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga angka kemiskinan di Kulon Progo segera turun.
BACA JUGA:
"Kami menyadari keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta menjadi pintu masuk investasi dan triger pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo. Kami berharap Bandara Internasional Yogyakarta menjadi penggerak ekonomi masyarakat," katanya.
