JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengingatkan kewajiban Pemprov DKI untuk memasukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun. Program-program dalam RKPD akan tertuang dalam peraturan daerah mengenai APBD di tahun tertentu.
Adapun aspirasi masyarakat yang dimaksud Misan salah satunya berasal dari laporan hasil reses para anggota DPRD DKI.
"Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan rancangan APBD," kata Misan dalam keterangannya, Rabu, 6 April.
Melanjutkan, Anggota Komisi E DPRD DKI Idris Ahmad membeberkan poin-poin laporan reses pertama tahun 2022 Anggota DPRD DKI.
Pertama, dalam salah satu butir aspirasi Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran, terutama di Wilayah Kapuk Muara.
“Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat standby disana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” ungkap Idris.
Kedua, untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta agar Pemprov dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pasca Pandemi COVID-19 melalui program Jakpreneur.
“Kami mengusulkan agar Pemprov memberi modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” ucap Idris.
BACA JUGA:
Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI mendorong Pemprov untuk membuat gorong-gorong disejumlah wilayah rawan tergenang.
“Dalam rangka mitigasi terjadinya banjir, memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” tutur Idris.
Terakhir, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD DKI untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan. Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” imbuhnya.
Terkait
