Di Raker Komisi II, 3 Menteri Jokowi Dicecar Wacana Penundaan Pemilu, PKS: Banyak WA Masuk, Ada Deklarasi di Mana-mana

JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rangka membicarakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

Menariknya, dalam rapat tersebut justru para menteri pembantu Presiden Joko Widodo itu justru dicecar pertanyaan seputar wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa perpanjangan jabatan presiden. Belakangan ini, isu Jokowi 3 Periode memang semakin panas diperbincangkan publik.

Dalam rapat, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, mempertanyakan soal deklarasi mendukung Jokowi 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang digelar beberapa waktu lalu.

Mardani secara khusus menanyakan soal deklarasi tersebut kepada Pramono, Pratikno dan Moeldoko. Sebab, menurutnya, ketiga menteri tersebut merupakan pembantu Presiden Jokowi yang harus bisa menjelaskan soal deklarasi APDESI.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan. Karena itu sangat sangat bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 4 April.

Ketua DPP PKS itu menilai, isu 3 periode presiden serta penundaan pemilu seharusnya merupakan bagian dari isu elite para pimpinan partai politik. Sebelumnya, ia sempat heran dengan peran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang turut serta menghadiri acara Apdesi.

"Kalaupun isu itu ada, biarkan menjadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," tambahnya.

Mardani lantas meminta ketiga anak buah Jokowi itu untuk menjelaskan secara gamblang soal deklarasi APDESI tersebut.

"Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi," katanya.

Pasalnya, Mardani mengaku mendapat pesan sikat WhatsApp soal deklarasi lanjutan yang terjadi di sejumlah daerah. Sehingga, dia bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya-tanya soal deklarasi tersebut.

"Ini penting karena WhatsApp-nya masuk terus nih Pak Pram, di sini ada deklarasi ini, di sini ada deklarasi ini, saya yakin tidak ada kaitan dengan tiga mitra utama kita di Komisi II," ungkap Mardani.