JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan soal deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Deklarasi dilakukan kala Apdesi menggelar silatnas yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Pramono menegaskan tidak ada anggaran yang digunakan baik dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet maupun Kantor Staf Presiden terkait deklarasi dukungan kepada Jokowi tersebut.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April.
Mengenai dukungan agar Presiden Jokowi menjabat tiga periode, Pramono menjelaskan Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan akan taat kepada konstitusi. Namun, kata Pramono, hingga saat ini masih ada saja pihak-pihak yang mencoba mendorong isu penambahan masa jabatan presiden.
"Presiden telah empat kali menyampaikan pada publik terakhir 30 Maret 2022 di (Candi) Borobudur, Jawa Tengah, saya yakin apa yang disampaikan oleh presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ucapnya.
"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba, tapi kan kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran dan saya menjadi bagian dari tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," sambung Pramono
Sementara itu, Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan tidak ada deklarasi 3 periode saat Presiden Jokowi hadir di Istora Senayan. Presiden, kata dia, hadir dalam rangka memenuhi undangan dari asosiasi desa.
"Kebetulan saya ikut mendampingi pak presiden hadir di acara tersebut. Presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apa pun," ungkap Pratikno.
BACA JUGA:
Pratikno menegaskan, jika ada deklarasi Jokowi 3 periode itu diluar sepengetahuan istana. Sebab, Presiden Jokowi dan para menteri yang hadir hanya sebagai undangan.
"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami statusnya diundang. Deklarasi yang dilakukan itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera, mempertanyakan soal deklarasi mendukung Jokowi 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar beberapa waktu lalu.
Mardani secara khusus menanyakan soal deklarasi tersebut kepada Pramono, Pratikno dan Moeldoko. Sebab, menurutnya, ketiga menteri tersebut merupakan pembantu Presiden Jokowi yang harus bisa menjelaskan soal deklarasi Apdesi.
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan. Karena itu sangat sangat bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 4 April.
Mardani meminta ketiga anak buah Jokowi itu untuk menjelaskan secara gamblang soal deklarasi Apdesi tersebut.
"Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi," katanya.
Terkait
