JAKARTA - Pemerintah memastikan masyarakat bisa mudik ke kampung halaman untuk menyambut Idulfitri tahun ini meski pandemi COVID-19 masih terjadi.
Sejumlah pelonggaran dilakukan, termasuk mempersilakan warga untuk berpergian tanpa tes bagi yang sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara lengkap ditambah booster dan dipastikan tak ada penyekatan di jalan.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Suharyanto mengatakan masyarakat yang mau pulang ke kampung halamannya dipersilakan. Pihaknya bahkan telah membuat konsep pengaturan perjalanan dalam negeri (PPDN) untuk mudik Lebaran 2022 yang akan segera dikeluarkan.
"Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran dipersilakan, diperbolehkan," kata Suharyanto dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 31 Maret.
Wajib booster agar tak perlu tes COVID-19
Meski belum diterbitkan, Suharyanto kemudian memberi bocoran syarat bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman. Salah satunya adalah sudah mendapatkan vaksinasi dan booster vaksin COVID-19.
Untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah divaksin dosis ketiga, kata Suharyanto, mereka tak perlu lagi melakukan tes COVID-19. Sedangkan masyarakat yang baru mendapat dosis kedua, wajib melakukan tes swab antigen.
"Sementara untuk vaksin yang baru dosis pertama, ini syaratnya wajib menunjukkan PCR 3x24 jam," jelasnya.
Kemudian untuk pemudik dengan kondisi kesehatan khusus, Suharyanto menjelaskan mereka wajib menyertakan hasil tes PCR 3x24 jam. Tak hanya itu, masyarakat dengan kondisi khusus itu diharuskan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter dari RS pemerintah setempat.
BACA JUGA:
Lalu bagaimana dengan anak-anak?
Suharyanto mengatakan untuk anak di bawah 6 tahun, mereka tak perlu melakukan tes saat akan berpergian. Namun, untuk anak di bawah 6 tahun, mereka tak perlu melakukan tes.
"Untuk anak usia 6-17 tahun, tidak testing namun harus menunjukan vaksinasi dosis kedua," jelas Suharyanto.
Tak ada penyekatan
Dua tahun selama pandemi COVID-19 terjadi sejak 2020 lalu, pemerintah selalu melakukan penyekatan jalan untuk mencegah adanya mobilitas di tengah musim libur panjang. Langkah ini diambil guna menjaga laju penyebaran kasus yang selalu meningkat saat mobilitas dilakukan masyarakat.
Namun, tahun ini, pemerintah justru menerapkan strategi berbeda. Suharyanto mengatakan tak ada lagi penyekatan yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya mobilitas.
Alih-alih penyekatan, kontrol bagi para pelaku perjalanan akan dilakukan dengan random sampling atau pengecekan secara acak bagi pengendara maupun pemudik.
"Memang tidak ada unsur penyekatan dari Polri tetapi secara random sampling ada pos pelayanan yang mengecek status PeduliLindungi," kata Ketua Satgas COVID-19 Suharyanto dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 1 April.
Dari status inilah, Suharyanto bilang, dapat ketahui apakah pemudik sudah mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap. "Di situ yang booster jelas PeduliLindungi-nya terlihat," ungkapnya.
Lebih lanjut, penerapan aturan selama mudik lebaran tahun ini akan dilakukan secara persuasif. Selain itu, Suharyanto memastikan masyarakat bakal dimudahkan untuk mudik ke kampung halaman karena ada pelayanan vaksinasi di titik tertentu.
"Akan ditempatkan titik-titik untuk melakukan vaksinasi sehingga masyarakat yang mudik bisa dilayani terkait kebutuhan vaksinasi," ujarnya.
Adapun jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan mencapai 79 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi tujuan pemudik paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
"Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan survei dalam rangka mengantisipasi libur Lebaran dan jumlahnya sangat tinggi, kurang lebih 79 juta yang ingin mudik. Tentu ini bisa dimaklumi bahwa setelah dua tahun terakhir ini dilakukan pembatasan perjalanan, banyak yang ingin mudik lebaran," kata Budi Karya dilansir Antara, Kamis, 31 Maret.
Dengan tingginya animo masyarakat ini, Kemenhub akan menyiapkan sarana dan prasarana. Selain itu, kesiapan armada juga akan jadi perhatian untuk menjaga keselamatan dan mencegah risiko paparan COVID-19 terhadap masyarakat.
Budi mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh moda transportasi dalam kondisi yang baik untuk melakukan perjalanan. "Saya minta kepada para Dirjen untuk melakukan cek bis, kapal, pesawat, kereta api harus dilakukan ramp check," ungkap Budi.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan mewajibkan pemeriksaan kesehatan bagi pengendara moda transportasi yaitu pilot, nakhoda, masinis, dan sopir bis. Kementerian Perhubungan akan menyiapkan fasilitas pengecekan kesehatan di bandara, terminal, stasiun dan sebagainya.
"Kami juga akan dan sedang menginstruksikan operator prasarana dan sarana transportasi terus memastikan protokol kesehatan dan itu harus jadi suatu acuan yang harus kita lakukan," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
