NTB - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) di Provinsi NTB 2022 yang berlangsung di Golden Palace Hotel, Kota Mataram - NTB pada Rabu 23 Maret 2022.
Dalam sambutannya, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan meski angka prevalensi stunting di NTB cukup tinggi yaitu diatas 30 persen. Untuk mengatasinya NTB terus mengembangkan 4 (empat) strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi yaitu peningkatan SDM, peningkatan Kualitas PMBA, peningkatan Edukasi gizi dan penguatan intervensi gizi di Puskesmas dan Posyandu.
Dijelaskannya, keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Juga pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu Hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita.
"NTB fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja. Selain itu Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial yang tidak hanya menjadi subject dalam program ini, melainkan juga sebagai partner yang siap untuk diajak kerjasama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB," ungkap Zulkieflimansyah.
Lebih lanjut Gubernur NTB mengatakan Sosialisasi RAN PASTI untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di NTB. Dimana hal ini BKKBN diberi tugas oleh Presiden sebagai Pengendali pencegahan stunting di tanah air.
"Sosialisasi RAN PASTI ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting," ungkapnya.
Sementara itu secara virtual, Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat mengatakan sudah sewajarnya Provinsi NTB menerapkan “Prioritas Utama” dalam mengatasi persoalan stunting. NTB merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022 ini.
Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, separuh wilayah di NTB berstatus “Merah” alias memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen. Tepatnya, 5 daerah berstatus merah dan 5 daerah berstatus kuning atau memiliki prevalensi stunting diantara 20 hingga 30 persen. 5 Kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Sumbawa, Lombok Barat, Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat. Bahkan, Sumbawa dengan prevalensi 29,7 persen nyaris berkategori merah.
Kabupaten Lombok Timur menjadi sebagai daerah “Merah” terbesar di NTB karena memiliki prevalensi stunting 37,6 persen. Artinya dari 100 balita yang ada di Lombok Timur, hampir 38 balita diantaranya tergolong stunting. Bersama Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Bima dan Dompu masuk dalam status merah dengan prevalensi stuntingnya di atas 30 persen.
"BKKBN menyiapkan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan," ujar Hasto.
"Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan," tambahnya.
Hasto menekankan acara sosialisasi ini menjadi strategis indikator penurunan stunting yang akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono mengatakan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab BKKBN saja, namun menjadi tanggung jawab bersama beberapa kementerian/lembaga juga Pemerintah Daerah yang memiliki peran besar dalam penurunan stunting.
Ari Dwikora mengungkapkan bahwa stunting disebabkan oleh beberapa hal, namun hal utama yang sering menjadi penyebab anak stunting adalah kesehatan pasangan. Ari Dwikora berpesan pada kawula muda dan kaum milenial yang akan menikah agar pasangan tersebut memperhatikan kesehatan dan pola makan.
"Sosialisasi RAN PASTI yang digelar BKKBN di NTB untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting agar sesuai dengan target nasional capaian angka stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo," tutup Ari Dwikora.
Terkait
