MEDAN - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menginginkan warganya memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, sehingga ketika berobat cuma menggunakan KTP di 2024.
"Di 2023 saya ingin lihat progres UHC (cakupan kesehatan semesta) seperti apa? Bisa enggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP?," kata Bobby Nasution di Medan dilansir Antara, Rabu, 23 Maret.
Hal ini disampaikannya usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023 dihadiri Gubernur Sumut diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumut Arief Tri Nugroho dan unsur Forkopimda di Medan.
Bobby Nasution menginginkan hal tersebut menjadi pembahasan Musrenbang, sehingga progres 2023 untuk benar-benar diwujudkan maksimal dalam waktu dua tahun dari sekarang.
Kepada Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, Bobby meminta agar segera merealisasikan UHC bagi setiap warganya untuk mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP di 2024.
"Seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan atau berobat cukup dengan menunjukkan KTP," tegas Bobby Nasution.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bareskrim Tingkatkan Kasus Penistaan Agama Saifuddin Ibrahim ke Penyidikan
23 Maret 2022, 10:41
Selain itu, wali kota Medan juga menekankan agar pelayanan pendidikan dan administrasi kependudukan (adminduk) lebih ditingkatkan lagi, khusus adminduk harus sampai tingkat mikro, yakni kelurahan.
"Saya mengingatkan agar seluruh OPD berkolaborasi memaksimalkan pelaksanaan program prioritas, yakni kesehatan, infrastruktur, banjir, kebersihan, pembenahan kawasan heritage, dan memberdayakan UMKM," papar Bobby Nasution.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar melaporkan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 bertujuan untuk merumuskan program-program prioritas pembangunan kota yang tertuang RKPD Kota Medan.
"Sebelum sampai Musrenbang RKPD ini, ada beberapa tahapan sudah dilewati. Yakni konsultasi publik ranwal RKPD, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, dan pokok pikiran DPRD," katanya.
Terkait
