Moskow Akhiri Perundingan Perjanjian Damai dengan Tokyo Gegara Sanksi Terkait Ukraina, Kemlu Rusia: Tidak Bersahabat

JAKARTA - Moskow mengakhiri pembicaraan perjanjian damai dengan Tokyo, sehubungan dengan pembatasan sepihak yang baru diperkenalkan Jepang terhadap Rusia atas situasi di Ukraina, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Hari Senin.

Rusia dan Jepang diketahui mengalami sengketa terkait Kepulauan Kuril yang direbut Uni Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dalam invasi pada 18 Agustus dan 3 September 1945. Permasalahan kedua negara terkait kepulauan tersebut dan Kepulauan Sakhalin, mulai dibahas meski belum secara langsung sejak Perjanjian Shimoda 1855. 

"Mengingat sifat tidak bersahabat dari pembatasan sepihak Jepang terhadap Rusia atas situasi di Ukraina, langkah-langkah berikut harus diambil. Dalam situasi saat ini pihak Rusia tidak berniat melanjutkan pembicaraan perjanjian damai dengan Jepang," sebut Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip dari TASS 22 Maret.

"Karena tidak mungkin untuk membahas penandatanganan perjanjian mendasar dalam hubungan bilateral, dengan negara yang secara terang-terangan mengambil sikap tidak bersahabat dan mencoba merugikan kepentingan negara kita," lanjut Kementerian Luar Negeri Rusia.

Disebutkan, keputusan telah dibuat untuk menghentikan perjalanan bebas visa oleh warga negara Jepang, berdasarkan perjanjian pertukaran bebas visa antara Kepulauan Kuril Selatan Rusia dan Jepang tahun 1991. Serta, perjanjian 1999 tentang aturan perjalanan sederhana bagi orang Jepang yang ingin untuk mengunjungi bekas tempat tinggal mereka di pulau-pulau.

Rusia menghentikan dialog dengan Jepang mengenai kegiatan ekonomi bersama di Kepulauan Kuril Selatan, memblokir perpanjangan status Jepang sebagai mitra dialog sektoral Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam.

"Semua tanggung jawab atas kerusakan hubungan bilateral dan kepentingan Jepang sendiri berada di pundak Tokyo, yang secara sadar memilih kebijakan anti-Rusia, daripada mengembangkan kerja sama dan hubungan bertetangga yang saling menguntungkan," tegas Kementerian Luar Negeri.

Jepang sebelumnya memperkenalkan beberapa paket sanksi terhadap Rusia atas situasi di Ukraina. Sebanyak 300 produk telah dilarang diekspor ke Rusia, termasuk semikonduktor, peralatan untuk pengiriman dan keselamatan penerbangan, alat komunikasi, produk militer, termasuk senjata, perangkat lunak, dan peralatan penyulingan minyak.

Pembatasan tersebut berlaku untuk 49 perusahaan dan organisasi di Rusia, termasuk Rosoboronexport, Rostech, layanan keamanan federal FSB dan layanan intelijen asing SVR.

Tak hanya itu, Jepang telah membekukan aset beberapa bank, seperti Otkrytie, Novikombank, Sovcombank, VTB, Rossiya Bank, Promsvyazbank dan VEB.RF. Juga, pembatasan pribadi dikenakan pada pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin dan sejumlah pengusaha Rusia.