Belum Bayar Iuran, Puluhan Siswa Sekolah Negeri di NTT Dipulangkan Meski Hendak Ujian

KUPANG - Puluhan siswa di SMA Negeri 11 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan saat hendak mengikuti ujian. Hal serupa juga terjadi di SMA/SMK Negeri di beberapa kabupaten di NTT.

Kejadian ini terungkap saat orang tua siswa mengeluhkan hal itu kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT. Mereka dipulangkan karena belum membayar iuran komite.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton meminta agar pihak sekolah tidak melakukan hal itu. Sebab, hal itu tidak dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah.

"Kami minta semua sekolah untuk tidak memulangkan siswa yang mengikuti ujian atau menahan ijazah bagi yang sudah tamat dengan alasan belum bayar iuran komite karena Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan sudah melarang demikian," katanya ketika dihubungi di Kupang, dilansir Antara, Jumat, 18 Maret.

Ia menjelaskan pada hari pertama ujian di SMAN 11 Kota Kupang sebanyak 68 siswa dipulangkan karena belum membayar iuran komite. Jumlah tersebut berkurang di hari kedua 44 siswa dan hari ketiga 38 siswa.

Ia mengatakan dapat dimaklumi bahwa pihak sekolah membutuhkan anggaran dari iuran komite untuk membayar honor para guru komite di sekolah tersebut yang berjumlah sekitar 20an orang.

"Ini kerap menjadi alasan mengapa diperlukan iuran komite setiap bulan dari para orang tua atau wali siswa," katanya.

Namun, kata dia penyelesaian persoalan dengan memulangkan para siswa bukan cara yang tepat karena pungutan iuran dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan antara lain pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik

Selain itu ketentuan terkait penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

"Jadi hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan tidak boleh disandera oleh karena belum membayar iuran komite atau biaya lain. Apalagi urusan biaya pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, bukan urusan para siswa," katanya.

Beda Daton menegaskan pemulangan siswa saat ujian atau penahanan ijazah saat siswa tamat akan sangat mengganggu psikologi siswa, terutama karena pelayanan pendidikan adalah hak siswa dan kewajiban negara sebagaimana amanat konstitusi.

Ia mengatakan pihaknya telah berkunjung dan mendiskusikan hal tersebut dengan pihak pimpinan sekolah. Pihaknya menyarankan agar pihak sekolah menempuh upaya kunjungan ke rumah siswa atau memanggil orang tua untuk menyelesaikan bersama tanpa mengorbankan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan.