Gagalnya Naturalisasi Sungai Hingga Ajakan Menangkap Hujan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pintu AIr Manggarai. (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen Fitra), Misbah Hasan mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya saat ini adalah dampak dari pemotongan anggaran penanganan banjir.

Konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pergub nomor 31 Tahun 2019 juga dianggap terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya, sehingga mempengaruhi banjir kali ini.

"Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga terkesan tidak berkontribusi dalam konsep penanggulangan banjir. Akibatnya, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir," kata Misbah, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu, 4 Januari.

Tak hanya itu, rendahnya serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga turut berkontribusi terhadap banjir saat ini. Dari total Rp3.87 triliun anggaran pada tahun 2019, realisasi keuangan hanya 60,7 persen dan realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen, selisih jauh dari target capaian 83 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI untuk tahun anggaran 2018-2019.

Untuk diketahui, pada tahun 2020 anggaran penanganan banjir dan abrasi mengalami penurunan sebanyak 21 persen atau senilai Rp672 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah polemik tersebut, Misbah menyarankan, agar mengganti Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air yang berkinerja buruk. Selain itu, perlu untuk mencopot tim TGUPP, sebab tidak berkontribusi terhadap pengendalian dan penanganan banjir.

"Sebaiknya Pemerintah Pusat mendesak Pemprov DKI dan Pemprov Jabar untuk melanjutkan program normalisasi sungai dan bekerjasama mengembangkan konsep penanggulangan banjir yang lebih komprehensif," katanya

 

Tangkap Hujan

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Muslim Muin, justru membela program naturalisasi yang digagas Anies. Tak hanya itu, ia juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya juga bekerja mengatasi masalah banjir dengan mengikuti konsep naturalisasi tersebut.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta ini menjelaskan, caranya yakni dengan mengajak warga menangkap air hujan untuk menghindari banjir.

Menangkap air hujan yang dimaksud adalah setiap warga menyediakan lahan tanah sebagai resapan air. Warga bisa memanfaatkan media seperti tanah kosong di area rumah. Sehingga ketika hujan datang, air bisa langsung meresap ke dalam tanah.

"Itulah yang dibilang Gubernur Anies naturalisasi. Tangkap, gunakan, resapkan, sisanya baru buang. Tangkap hujan, gunakan air hujan, resapkan air hujan, sisanya baru buang. Itu namanya naturalisasi," katanya, saat ditemui, di Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muslim Muin. (Mery handayani/VOI)

 

Muslim menjelaskan, pencegahan banjir yang efektif di Jakarta yaitu dengan mengurangi air sungai. Karena sumber banjir terbesar berasal dari air tersebut. Selama debit air sungai masih tinggi, maka sulit mencegah banjir.

Lebih lanjut, Muslim mengatakan, konsep ini yang dia sarankan kepada Anies sebagai langkah pencegahan banjir. Sebelum mengusulkan, Muslim telah melakukan uji coba konsep ini di rumahnya. Hasilnya, cukup baik dalam menyerap air hujan.

"Bagaimana kita mengurangi debit banjir itu? Tangkap hujannya. Tidak hanya di sini (Jakarta), di sono tuh, di Puncak, di Bogor," jelasnya.

Namun, Muslim menegaskan, program tangkap hujan ini bukan sepenuhnya kewenangan Anies. Mengingat lokasi hulu terletak di wilayah Bogor dan bukan wilayah kekuasaan DKI Jakarta.

"Siapa yang bisa memerintahkan tangkap hujan itu? Tadi sudah jelaskan tugas siapa, bukan tugas Pak Anies. Tugas pemerintah pusat. Presiden," tuturnya.