JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat penambahan jumlah provinsi yang mulai mengalami penurunan dan pelandaian kasus COVID-19.
Sekretaris Direktoran Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan pada akhir Februari 2022, tercatat telah ada 14 provinsi yang mengalami penurunan kasus harian dan 7 provinsi yang mulai mengalami pelandaian kasus COVID-19.
Sementara, per hari Rabu, 2 Maret kemarin, telah ada 15 provinsi yang mengalami penurunan kasus dan 8 provinsi mengalami pelandaian.
"Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaru yang mencatat konsistensi penurunan kasus pada Rabu, ditambah 14 provinsi lainnya yang lebih dahulu masuk fase tersebut akhir Februari lalu," kata Nadia dalam keterangannya, Jumat, 4 Maret.
"Sedangkan Maluku Utara menjadi provinsi terbaru yang masuk daftar pelandaian kasus bersama dengan 7 provinsi yang masuk fase tersebut beberapa waktu lalu," lanjut dia.
Lalu, 14 provinsi yang sebelumnya telah mengalami penurunan kasus COVID-19 di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.
BACA JUGA:
Kemudian, 7 provinsi yang sebelumnya telah mengalami pelandaian kasus yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Lampung.
Dalam kesempatan itu, Nadia menyebut keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) COVID-19 di rumah sakit rujukan skala nasional juga menurun. Pada Rabu, 2 Maret, BOR sebesar 33 persen dan pada Kamis, 3 Maret menjadi 32 persen.
Selain itu, rata-rata tujuh hari terakhir, positivity rate nasional mengalami penurunan menjadi 16,3 persen minggu ini dibandingkan minggu sebelumnya yang sempat tercatat di 18,2 persen.
“Setelah menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan di akhir Februari lalu, pemerintah optimis akan terus mengendalikan pandemi dan berusaha menahan agar laju kasus tidak melonjak lebih tinggi lagi, terutama agar tidak membebani sistem layanan kesehatan,” jelas Nadia.
