Maluku Restorasi Istana Mini Banda Neira Jadi Istana Presiden di Indonesia Timur

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku sedang menyiapkan restorasi Istana Mini di Banda Neira menjadi prioritas pembangunan pariwisata pada 2022. Melalui langkah ini, cagar budaya tersebut bisa menjadi istana presiden seperti Istana Bogor, di Indonesia timur.

"Saat ini sedang dilakukan design engineering detail (DED) untuk istana mini di Banda dan akan ditetapkan sebagai istana Presiden Republik Indonesia atau istana negara," kata Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Marcus J Pattinama dikutip Antara, Minggu 27 Februari.

Berdasarkan data Kemdikbud, Kompleks Istana Mini merupakan cagar budaya peninggalan kolonial VOC yang memusatkan pemerintahan di Maluku saat monopoli rempah. Istana mini merupakan bekas kantor pemerintahan VOC di Banda Naira yang dulu ditinggali oleh seorang Gubernur VOC, sebelum dipindahkan ke Batavia (Jakarta).

Marcus menjelaskan bahwa Gubernur Maluku Murad Ismail telah memerintahkannya untuk mengajukan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 dan telah disetujui bahwa Istana Mini Banda akan menjadi Istana Kepresidenan.

Marcus mengatakan restorasi istana mini Banda merupakan salah satu hasil rapat koordinasi pembangunan pariwisata Maluku tahun 2022 yang digelar di kota Saumlaki, 25-26 Februari 2022. Restorasi tersebut akan memugar situs bersejarah tersebut dengan memperhatikan unsur keasliannya.

"Desain besar pembangunan pariwisata Maluku adalah menentukan Banda sebagai pembangunan lokomotif pariwisata Maluku. Sementara destinasi pariwisata lainnya di Maluku merupakan gerbong pariwisata," katanya.

Marcus menyatakan bahwa membangun pariwisata di Banda itu akan memberikan manfaat kepada destinasi-destinasi pariwisata lainnya di Maluku.

Proses penyusunan DED dilakukan oleh Dinas PUPR dan ditargetkan selesai pada bulan Maret. Selanjutnya, pada bulan April, dirinya akan memboyong seluruh kepala dinas Pariwisata 11 Kabupaten dan Kota di Maluku untuk mengantarkan hasilnya ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest).

"Setelah itu, kita berencana akan bertemu menteri Investasi dan BKPM untuk berkolaborasi. Soal anggarannya, nanti kita akan lihat setelah ada DED. Setelah DED akan kita sampaikan ke kementerian, karena program ini didorong oleh Kemenko Marvest karena Maluku tidak masuk dalam kategori daerah super prioritas," katanya.