Pentingnya Vaksinasi dan Disiplin Prokes untuk Kendalikan Kasus Aktif dan Perawatan di RS

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali proporsinya masih lebih rendah. Namun terjadi peningkatan sehingga proporsi kasus aktif menjadi sebesar 24,1 persen dari kasus aktif nasional (128.536 dari 533.898 kasus aktif nasional).

“Pada sepekan terakhir ini, angka Reproduksi Efektif (Rt) nasional naik lebih tinggi menjadi 1,18 dan juga terjadi kenaikan di seluruh Pulau, kecuali Kepulauan Maluku. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi lebih lanjut,” kata Airlangga dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, dilansir Selasa, 22 Februari.

Terdapat tiga Provinsi di luar Jawa-Bali dengan Kasus Aktif tertinggi di atas 10 ribu, namun rasio keterisian tempat tidur RS (Bed Occupancy Ratio/BOR) masih terkendali, dan konversi TT COVID-19 di RS juga masih relatif rendah. Ketiga Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (BOR 31 persen, Konversi 19 persen), Sulawesi Selatan (BOR 30 persen, Konversi 16 persen), dan Kalimantan Timur (BOR 29 persen, Konversi 23 persen).

Update BOR dan Isoter di Luar Jawa-Bali

Meskipun kasus harian dan kasus aktif terus meningkat, namun tingkat BOR di Luar Jawa-Bali masih terkendali, yaitu sebesar 26 persen, sedangkan BOR Nasional sebesar 38 persen.

Untuk BOR seluruh Provinsi di Luar Jawa-Bali adalah < 30 persen, kecuali di Sumatera Selatan (46 persen), Sulawesi Utara (35 persen), Sulawesi Tengah (35 persen), Bengkulu (34 persen), Lampung (33 persen), Kalimantan Selatan (31 persen), dan Sumatera Utara (31 persen).

Di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali, tren perawatan pasien di RS mulai meningkat. BOR yang perlu mendapat perhatian yaitu di Kota Jayapura dengan BOR RS sebesar 55,24 persen dan BOR ICU Jayapura sebesar 59,46 persen, serta di Kota Palembang dengan BOR RS sebesar 55,72 persen.

Sementara itu, untuk mitigasi risiko peningkatan kasus di luar Jawa Bali, perlu dilakukan aktivasi fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), yang pada saat lonjakan varian Delta yang lalu kapasitasnya mencapai 48.799 TT. Saat ini kapasitas Isoter di luar Jawa-Bali sebesar 29.723 TT, dan yang terisi sebanyak 1.751 TT atau BOR-nya masih di level 5,89 persen.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk daerah yang kasusnya tinggi dan meningkat cepat, mereka harus memastikan kesiapan fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), dan pemanfaatan Telemedicine. Selain itu, juga harus memastikan ketersediaan obat yang cukup, baik di Pemda maupun di Apotek di daerah,” jelas Menko Airlangga.

Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong penyiapan fasilitas Isoter di Luar Jawa-Bali. Terutama untuk daerah yang saat ini keterisian Isoternya cukup tinggi, yaitu Sulawesi Utara dari kapasitas 508 TT sudah terisi 324 TT atau BOR sudah mencapai 63,78 persen, sehingga akan terus dimonitor dan diperhatikan secara khusus.

“Pemerintah akan menyiapkan Isoter 2-3 kali lipat dibandingkan saat lonjakan Delta sebagai rencana kontijensi,” imbuh Menko Airlangga.

Penerapan PPKM Luar Jawa-Bali

PPKM di luar Jawa-Bali masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2022, dan berdasarkan hasil evaluasi dalam dua minggu terakhir ini, Level Asesmen Situasi Pandemi mengalami peningkatan risiko. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang masuk dalam Level Asesmen 4 dan 3, dan menurunnya jumlah Kabupaten/Kota di Level Asesmen 2 dan 1. Dengan rincian sebagai berikut (per 18 Februari 2022):

- Level Asesmen 4 sejumlah 35 Kabupaten/Kota (naik dari minggu sebelumnya sebanyak 10 Kabupaten/Kota).

- Level Asesmen 3 sejumlah 160 Kabupaten/Kota (naik dari minggu sebelumnya sebanyak 81 Kabupaten/Kota).

- Level Asesmen 2 sejumlah 183 Kabupaten/Kota (turun dari minggu sebelumnya sebanyak 270 Kabupaten/Kota).

- Level Asesmen 1 sejumlah 8 Kabupaten/Kota (turun dari minggu sebelumnya sebanyak 25 Kabupaten/Kota).

Progres Vaksinasi

Vaksinasi Dosis-1 telah mencapai 189,6 juta dosis (91,06 persen), dan Vaksinasi Dosis-2 telah mencapai 140,3 juta dosis (67,37 persen). Sementara itu, capaian Vaksinasi Dosis-3 (Booster) telah mencapai 8,5 juta dosis (4,06 persen).

Untuk Vaksinasi Dosis-1, masih ada 3 Provinsi di luar Jawa-Bali dengan capaian di bawah 70 persen, yaitu Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kemudian, untuk Vaksinasi Dosis-2, terdapat 9 Provinsi dengan capaian di bawah 50 persen yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua.

Kemudian, untuk Vaksinasi Dosis-3 (Booster), seluruh Provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 10 persen, sehingga masih perlu terus diakselerasi. Mengenasi Vaksinasi Lansia, masih terdapat 7 Provinsi yang capaian Dosis-1 < 60 persen, dan untuk capaian Dosis-2 masih terdapat 25 Provinsi yang capaiannya < 60 persen.

“Bapak Presiden memberikan arahan bahwa harus diantisipasi risiko kematian, terutama bagi mereka yang Lansia, belum divaksin dan mempunyai komorbid, lalu juga harus dilakukan screening awal di IGD, agar penangangannya lebih baik. Vaksinasi Dosis-2 untuk Lansia harus diprioritaskan agar minimal mencapai 70% dari target. Seluruh pihak terkait harus turun membantu percepatan vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.

Presiden Joko Widodo juga terus mengarahkan agar masyarakat makin meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes), dan perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster.

Update Program PEN

Menko Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar tagihan keuangan terkait klaim biaya perawatan RS di tahun 2021, agar segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan secara bertahap, termasuk untuk persiapan DIPA-nya. Juga untuk tagihan Insentif Tenaga Kesehatan.

Kemudian, untuk Program Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), sudah diterbitkan aturan Pedoman Umumnya dan sedang finalisasi aturan Petunjuk Teknisnya, serta finalisasi penyelesaian proses administrasi penganggaran di Kementerian Keuangan.

“Semoga sebelum akhir bulan ini, program BT-PKLWN ini sudah bisa berjalan,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.