JAKARTA - Sebanyak 200 tenaga kesehatan Indonesia akan segera diberangkatkan ke Jerman dalam program Government to Government (G to G). Program ini merupakan peluang baru bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) khususnya bagi tenaga perawat.
Pasalnya, Jerman sangat membutuhkan tenaga perawat untuk bekerja di rumah sakit.
"Pengiriman para pekerja migran kita ke Jerman untuk perawat. Ini adalah pertama kalinya Indonesia atau pertama di dunia. Indonesia dalam menempatkan perawat ke Jerman melalui skema G to G," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 10 Februari.
Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ini berasal dari 25 Provinsi di Indonesia.
Sepuluh terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, NTT, Aceh, Sumatera Selatan dan urutan kesepuluh ada Bengkulu, Lampung, NTB, Riau, dan Sulawesi Selatan. Tiap masing-masing provinsi berjumlah 4 CPMI.
BACA JUGA:
"200 orang sekarang sudah mengikuti tes bahasa dan bulan Februari akan dilakukan kembali pendaftaran untuk 500 calon perawat ke Jerman," katanya.
Meski saat ini kasus Omicron semakin menguat di Indonesia, namun Benny menyatakan bahwa pihaknya terus mengetatkan protokol kesehatan kepada 200 CPMI.
"Semester 2 tahun ini mereka akan diberangkatkan. Yang pasti, kalaupun ini masih dalam situasi COVID, Jerman sendiri kan menyatakan membuka masuknya tenaga kerja asing. Mereka (CPMI) saat akan diberangkatkan, mereka melakukan prokes yang sudah kita tetapkan," ujarnya.
Benny memastikan, para CPMI tenaga kesehatan yang datang dari kampung halaman masing-masing akan melalui proses karantina terlebih dulu.
"Kita siapkan tempat karantina sesuai prokes, mereka CPMI selama karantina tidak boleh keluar ruangan, tidak boleh keluar kamar, satu kamar untuk satu orang hingga mereka terbang dinyatakan negatif. Demikian juga ketika mereka tiba di Jerman," katanya.
Benny menyebut bahwa SOP yang ditetapkan pihaknya sebelum para CPMI berangkat ke luar negeri sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
"Bahkan kita bekerjasama dengan satuan gugus tugas," katanya.