Tim Evakuasi Banjir Jabodetabek Diminta Kerja Maksimal

JAKARTA - Hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Selasa 31 Desember hingga Rabu 1 Januari menyebabkan banjir. Selain menimbulkan kerusakan, banjir juga menyebabkan 16 orang korban meninggal dunia.

Ketua DPR Puan Maharani meminta proses evakuasi korban banjir mesti diutamakan. Sebab, dia menerima laporan masih banyak yang terjebak banjir, baik di Tangerang, Bekasi, dan Bogor. 

"Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan," tutur Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, di Jakarta, Kamis, 2 Januari.

Mantan Menko PMK ini berujar, pemerintah melalui BNPB harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.

"Pada saat Tangap Darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan," tuturnya.

Saat ini, kata Puan, perlu dibangun sinergitas yang baik antar kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah.

"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.

"Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir. Sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," ucapnya.

Puan menambahkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek. DPR akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi.

Perlunya PLN Siaga Banjir

Banjir terjadi bukan hanya di pemukiman warga tapi juga di jalan-jalan umum, termasuk jalan tol. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto minta PLN menyiapkan tim siaga di setiap unit layanan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

"Musim hujan seperti ini PLN perlu siaga untuk memantau keadaan di setiap wilayah. Warga yang mengalami banjir sangat perlu listrik tapi PLN juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan," tuturnya, di Jakarta, Rabu, 1 Januari.

Anggota Komisi VII ini mengatakan, dalam kondisi banjir sangat rawan terjadi korsleting listrik dan terjadi arus liar. Untuk itu perlu ada tim yang paham keadaan.

Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana saat banjir melanda sering jatuh korban jiwa karena sengatan listrik arus liar, Mulyanto minta pada tahun ini PLN bisa lebih cepat menghadapi berbagai kejadian. PLN perlu menertibkan sambungan-sambungan listrik liar yang menjadi penyebab utama adanya arus liar.

"Kita jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita perlu gerak cepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan," tuturnya.