Silang Pendapat Menteri Basuki Vs Anies soal Normalisasi Sungai Ciliwung

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melakukan tinjauan ke sejumlah titik banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Ketiganya telah berangkat menggunakan helkopter BNPB dari Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Januari. Setelah berkeliling kurang lebih 1 jam 30 menit, heli kembali ke Monas. Tak lama kemudian konferensi pers pun digelar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta maaf terlebih dahulu kepada Anies Baswedan sebelum menyatakan pernyataannya mengenai hasil pantauan selama berada di helikopter. Menurut dia, daerah yang terendam banjir adalah daerah yang belum dilakukan nomalisasi.

"Mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16km. Di 16km itu kita lihat inshaallah aman dari luapan," ucapnya, sambil melirik ke arah Anies.

Terlihat Basuki mengatur nafasnya, kemudian melanjutkan penyataanya. "Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah, ini kata harus diskusikan dengan Gubernur untuk diskusikan untuk membuat program itu," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut Basuki di kali Pesanggarahan juga terintergrasi dengan sodetan sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), namun lokasi itu tetap banjir. Oleh karenanya, ia meminta Pemprov agar mengambil langkah-langkah pembebasan lahannya untuk memenuhi 1,2 km normalisasi pinggiran sungai.

"600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," ujarnya.

Kemudian dilanjutkan, Anies yang angkat bicara mengenai banjir usai memantaunya via udara. Seakan tak ingin kalah, Anies juga meminta maaf terlebih dahulu kepada Basuki sebelum menanggapi pernyataannya mengenai Normalisasi Sungai Ciliwung.

Menurut Anies, sumber masalah banjir justru bukan berada pada normalisasi. Namun, ada pada pengendalian air. Bagi dia, selebar apapun lahan yang dibebaskan, jika tidak ada pengendalian air dari Selatan. Jakarta akan tetap terendam banjir.

"Mohon maaf Pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan. Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir, termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ucapnya.

Anies berujar, semua pihak sudah menyaksikan bulan Maret lalu, di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir.

"Kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, inshaallah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa," ucapnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini mengatakan, semakin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Serapan air pun berkurang, sehingga air hujan pun mengalir ke Sungai.

"Jadi, kita berharap ada langkah cepat penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir. Tapi pada fase ini yang penting warga selamat penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian banjir ini sinkron," tuturnya.