Soal Pengungsi, Anies dan Pemerintah Pusat Kembali Beda Pendapat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pengungsi terdampak banjir untuk kembali menetap di rumah masing-masing. Pernyataan Anies ini berbeda dengan saran dari pemerintah pusat yang meminta warga untuk menetap di pengungsian.

Anies menyatakan, pada prinsipnya Pemprov DKI tidak melarang warga kembali ke rumah karena menurut dia saat ini kondisi pemukiman sudah tidak berisiko.

"Warga bisa segera kembali ke rumah dan berkegiatan seperti semula. Saya sampaikan ke seluruh jajaran, selama masih ada warga di pengungsian, selama fasilitas umum belum kembali seperti semula, maka kita masih kerja all out," tutur Anies di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, 3 Januari.

Anies memahami, setelah diterjang banjir, warga pasti ingin membersihkan rumahnya dari sisa lumpur yang mengendap. "Pemprov pun menyiapkan karbol dan disinfektan sehingga masalah yang kembali ke rumah bisa membuat rumahnya kembali bersih dan sehat," ucap Anies.

Jika ada informasi prakiraan cuaca serta hujan dengan intensitas lebat yang akan kembali mengguyur, kata Anies, jajaran Pemprov DKI bakal memberi peringatan dini ke masyarakat.

Soal perbedaan pendapat ini, kemarin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau warga terdampak banjir tidak memaksakan diri menetap di rumah masing-masing.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, curah hujan tinggi masih berlangsung hingga sepekan ke depan meskipun saat ini banjir sudah mulai surut. Oleh karenanya, Doni meminta warga khususnya yang tinggal di bantaran kali untuk segera mengungsi.

"Jangan kita biarkan masyarakat masih bertahan di daerah yang jaraknya dekat dengan bibir sungai, karena sekonyong-konyong air bah bisa datang secara tiba-tiba dan tidak ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri," ungkap Doni, Kamis, 2 Januari.

Doni memahami alasan warga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah agar bisa menyelamatkan barang-barangnya jika banjir kian meninggi dan menjaga agar tidak dicuri. Tapi, hal tersebut bakal menyusahkan petugas untuk melakukan evakuasi. Apalagi, jika ada tanah yang longsor di sekitar pemukiman warga. 

Silang Pendapat Soal Normalisasi Ciliwung

Sebelumnya, perbedaan pendapat antara Anies dan pemerintah pusat dimulai kala Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memantau kondisi banjir Jakarta via helikopter.

Basuki meminta maaf terlebih dahulu kepada Anies Baswedan sebelum menyatakan pernyataannya mengenai hasil pantauan selama berada di helikopter. Menurut dia, daerah yang terendam banjir adalah daerah yang belum dilakukan nomalisasi."Mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusur kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer (km) itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan," ucapnya, sambil melirik ke arah Anies.

Terlihat Basuki mengatur nafasnya, kemudian melanjutkan penyataanya. "Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah, ini kata harus diskusikan dengan Gubernur untuk diskusikan untuk membuat program itu," tuturnya.

Giliran Anies angkat bicara mengenai banjir usai memantaunya via udara. Seakan tak ingin kalah, Anies juga meminta maaf terlebih dahulu kepada Basuki sebelum menanggapi pernyataannya mengenai normalisasi Sungai Ciliwung.

Menurut Anies, sumber masalah banjir justru bukan berada pada normalisasi. Namun, ada pada pengendalian air. Bagi dia, selebar apapun lahan yang dibebaskan, jika tidak ada pengendalian air dari Selatan. Jakarta akan tetap terendam banjir.

"Mohon maaf Pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan. Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir, termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ucapnya.