JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah RI, dan DPR yang telah menyepakati Pemilu digelar serentak pada 14 Februari 2024 harus ditinjau kembali.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 jangan diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Dia juga menyarankan, agar pemilihan DPRD digabung dengan Pilkada.
"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan," ujar Fahri kepada wartawan, Kamis, 3 Februari.
Mantan Wakil Ketua DPR itu mengaku khawatir jika Pemilu digelar secara serentak, maka pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
"Kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," jelas Fahri.
Jangan sampai, kata Fahri, penyelenggaraan pemilu bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan.
"Banyak orang meninggal pada acara itu,” sambungnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Presiden Jokowi: Saya Melihat Ada Potensi yang Besar di Kawasan Danau Toba
02 Februari 2022, 15:26
Meski begitu, Fahri meyakini, upaya memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil. Yakni bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.
"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,” ucap Fahri.
Fahri pun berharap Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.
"Enggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang dua bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki (sistem) pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,” demikian Fahri Hamzah.
Terkait
