JAKARTA - Pernyataan permohonan maaf disampaikan Edy Mulyadi sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Edy Mulyadi hari ini diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian karena menyebut Kalimantan tempat jin buang anak.
Edy Mulyadi yang memenuhi panggilan Bareskrim Polri juga panjang lebar bicara soal Kalimantan. Edy Mulyadi secara tegas menolak perpindahan Ibu Kota Negara karena dinilai banyak duit yang bakal terbuang.
“Tetap menolak IKN kerena IKN banyak kajian, yang penting soal tidak tepat waktunya duit yang segitu banyaknya harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri,” kata Edy Mulyadi kepada wartawan, Senin, 31 Januari.
IKN menurut Edy Mulyadi bakal memperparah ekologi di Kalimantan yang sudah rusak. Disiunggung banyaknya lokasi bekas galian tambang tanpa rehabilitasi lahan.
“Mohon maaf banget selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan, sudah berapa miliar ton batu bara diangkut, sudah berapa hektare itu hutan-hutan ditebas, diangkut, sudah berapa ribu atau juta hektare lahan lahan milik adat dirampas?” kata dia.
“Mohon maaf lagi ya seharusnya saudara-saudara saya warga masyarkat penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di pulau Jawa, kerena harusnya mereka dapat bagian tapi kita tahu dengan segala hormat dan mohon maaf, teman-teman saya, teman kita semua di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu,” paparnya.
Edy Mulyadi lantas meminta maaf kepada para sultan di Kalimantan. Ditegaskan Edy Mulyadi, warga Kalimantan bukanlah musuhnya.
“Saya sekali lagi minta maaf kepada sultan-sultan. Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa sebagainya. Termasuk suku-sukunya. Suku Paser, Suku Kutai segala macam. Termasuk suku dayak tadi, semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. mMsuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan dan siapa pun pelakunya yang hari hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat pejabat publik kita,” papar Edy Mulyadi.
