JAKARTA - Kedutaan Besar RI di Kazakhstan terus melakukan pemantauan terhadap para warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut, menyusul status darurat yang diberlakukan oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev terkait aksi protes berskala besar di negara itu. Pemerintah setempat memberlakukan jam malam.
Dubes RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Fadjroel Rachman, menjelaskan pihaknya menjaga komunikasi dengan 141 WNI yang berada di Kazakhstan dan tiga orang WNI di Tajikistan.
“Sekarang sudah ada koordinasi dengan seluruh kota-kota di mana jumlah WNI terbanyak ada di Nur-Sultan, jadi sudah ada koordinator-koordinatornya, dan tentunya kami menyiapkan diri, dari keadaan yang baik sampai kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan,” katanya lewat video pernyataan yang dikirimkan ke wartawan, Jumat, 7 Januari.
Dia mengatakan seluruh WNI tersebut telah tergabung dalam satu grup di aplikasi pesan singkat, yang juga mencakup perwakilan KBRI untuk memudahkan komunikasi.
“Kami selalu mengingatkan apa yang harus dilakukan dan kami meminta kalau ada info-info penting tolong dibagikan kepada sesama WNI dan KBRI sehingga kami bisa sejak awal mengukur risikonya dan juga memitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi,” ucapnya.
Fadjroel menegaskan komitmen KBRI Nur-Sultan untuk melayani kebutuhan para WNI yang berada di Kazakhstan.
Fadjroel menjelaskan saat ini situasi ketegangan masih terpusat di Kota Almaty dan sekitarnya, wilayah tempat 16 orang WNI berada.
Sejauh ini, ujarnya, para WNI di wilayah itu serta yang berada di seluruh penjuru Kazakhstan berada dalam kondisi baik.
Meski ketegangan berpusat di salah satu titik saja, dia mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan.
Presiden Joko Widodo berpesan agar keselamatan rakyat terus dipastikan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta KBRI Nur-Sultan untuk membuka hotline selama 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan.
Terkait
