Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk membuka daerah wisata menyusul Bali dan Banyuwangi. Seluruh kepala daerah diminta untuk mencontoh kedua daerah ini yang sudah menjalankan aktivitas pariwisata dengan protokol kesehatan yang baik.

Lalu, apakah langkah pemerintah ini sudah tepat mengingat kasus baru postif COVID-19 terus meningkat? Ekonom Indef Bhima Yudisthira mengatakan, pemerintah tak boleh gegabah dalam memutuskan pembukaan tempat wisata. Hal yang harus diperhatikan adalah penanganan COVID-19 di daerah tersebut.

Bhima mengingatkan, jangan sampai keputusan pemerintah membuka daerah wisata lain justru membuat masalah baru. Salah satunya, adalah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 yang nantinya memicu masalah ekonomi daerah setempat.

"Pembukaan tempat wisata yang terburu-buru justru berdampak negatif bagi ekonomi," tuturnya, saat dihubungi VOI, Selasa, 18 Agustus.

Senada dengan Bhima, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pembukaan daerah wisata harus memperhatikan kasus positif di daerah tersebut.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menyedikan fasilitas kesehatan beserta tenaga medis di area-area wisata. Hal ini bertujuan untuk penanganan gawat darurat.

"Harus ada fasilitas kesehatan, ambulance dan tenaga medis. Terutama di daerah wisata alam yang tempatnya jauh dari pusat kota. Supaya kalau ada wisatawan yang sesak napas atau mengalami masalah kesehatan bisa segera dibawa untuk mendapat pertolongan medis" ucapnya.

Tak hanya itu, kata Trubus, pemerintah daerah juga harus melibatkan peran masyarakat setempat, khususnya dalam menerima para wisatawan. Menurut dia, peran masyarakat menjadi kunci penanganan COVID-19 dapat berjalan baik.

"Masyarakat daerah sekitar dilibatkan, diajak untuk sama-sama menjaga dan mematuhi protokol. Misalnya, kalau ada yang tidak menggunakan masker jangan dikasih masuk. Ini penting agar tak terjadi penyebaran COVID-19 di area wisata," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau berbagai daerah untuk meniru langkah yang sudah dilakukan Bali dan Banyuwangi untuk kembali membuka pariwisatanya.

Luhut menilai, kedua daerah itu sudah menjalankan aktivitas pariwisata dengan protokol kesehatan yang baik.

"Saya minta bapak/ibu di pemerintah daerah harus ambil dan melakukan inisiatif terbaru. Apa yang dilakukan Bali, Banyuwangi untuk reaktivasi jadi contoh baik, misal mungkin Yogya, Batam-Bintan atau tempat lain," ujar Luhut di webinar Pariwisata, Rabu, 12 Agustus.

Menurut Luhut, pemerintah berupaya untuk menggerakan kembali aktivitas pariwisata, namun tetap dengan mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia juga mengingatkan, agar para wisatawan tak bosan untuk patuh dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan social distancing, terutama di daerah padat penduduk.

Luhut juga meminta, kepala daerah tetap meningkatkan kualitas protokol kesehatannya terlebih dahulu. Terutama untuk sejumlah wilayah yang merupakan pinggiran dari kota besar. Jika tidak, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah baru.

"Tren menunjukkan wisatawan domestik akan melakukan kunjungan ke kota penyangga yang memiliki alam. Jakarta misalnya ke Sentul dan Puncak. Surabaya misalnya wisatawan ke Banyuwangi dan Bromo," jelasnya.