JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming menyambut baik penunjukan tersebut.
“Kami menyambut baik penunjukan beliau,” ujar Maming dalam keterangannya kepada VOI, Selasa 24 Desember.
Maming mengatakan, sosok Zulkifli Zaini bukan orang baru di BUMN dan PLN. Maming mengatakan, pria kelahiran Bukittinggi ini pernah menjabat sebagai Komisaris PLN sejak 2013 hingga April 2015.
"Beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bahkan menjadi dirut pada 2010 hingga April 2013. Jadi tentu track record ini yang dilihat oleh Menteri BUMN tentunya,” ujar Maming.
Kendati demikian, Maming meminta agar Zulkifli Zaini tak mengulangi kebijakan korporasi pendahulunya. “Saran kami Pak Dirut PLN yang baru tidak mengulang kebijakan sebelumnya. Kebijakan sebelumnya sangat membahayakan keuangan perusahaan di masa mendatang,” ucap Maming.
Maming mengatakan, direksi sebelumnya terlalu berambisi membangun pembangkit listrik (powerplant) secara sendiri-sendiri, tanpa lebih banyak melibatkan pihak swasta. “Akibatnya utang PLN saat ini lebih dari Rp 600 triliun,” ujar Maming.
Maming mengatakan, guna menekan laju utang tersebut ada dua cara. Pertama, perkuat peran swasta di pembangkit. Ada persaingan di antara para swasta, dan PLN yang diuntungkan.
"Kedua, PLN fokus pada pengembangan dan pemeliharaan transmisi. Investasinya diarahkan ke sana. Sehingga rasio dan kualitas eletrikfikasi terjaga dengan baik,” ucap Maming.
Ia menambahkan, utang PLN saat ini sudah lampu kuning. Sebab dari sisi keuntungan, kata dia, laba PLN masih belum stabil dan sangat fluktuatif. “Yang mesti diwaspadai, keuangan PLN ini jangan sampai merembet ke mana-mana. Pak Zul yang tahu ini. Mungkin karena beliau bankir, Pak Erik minta beliau selesaikan dan lokalisir,” tegas Maming.
Maming juga meminta agar Zulkifli Zaini melibatkan pengusaha-pengusaha daerah dalam pengadaan pembangkit listrik nasional. “Kami minta libatkan lah pengusaha-pengusa daerah. Jangan sampai mereka menjadi penonton di daerahnya sendiri. BUMN harus berani mulai memelopori ini. Baik dalam pengadaan pembangkit maupun sebagai mitra rantai pasok. Apa susahnya melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada masalah apa mereka yang hadapi,” papar Maming.
Maming mengatakan, semangat ini sesuai dengan fungsi BUMN sebagai agent of development. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menegaskan agar proyek proyek infrastruktur jangan semuanya diambil oleh perusahaan BUMN dan anak usahanya, bahkan cucu-cucu perusahaan pelat merah.
“Tujuannya agar swasta punya ruang untuk terlibat dan ekonomi daerah juga menggeliat,” tegas Maming.
Sebelumnya Jokowi mengingatkan, agar BUMN melibatkan swasta dalam pengerjaan infrastruktur. "Saya ingatkan kembali proyek-proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, saya garisbawahi. Dari proyek proyek yang besar-besar sampai yang kecil-kecil yang sering kali bukan hanya melibatkan anak anak BUMN tapi juga ke cucu-cucu BUMN," tegas Jokowi dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa 10 Desember 2019.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. Zulkifli ditunjuk sebagai dirut untuk menggantikan Sofyan Basyir yang dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus suap PLTU Riau I. Selain Zulkifli, mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu juga menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN.
Terkait
