JAKARTA - Partai Gerindra DKI membatalkan peluang Sekretaris Daerah DKI Saefullah dari salah satu kandidat yang diusung dalam proses calon Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno. Pembatalan ini memperpanjang drama proses pemilihan cawagub antara Gerindra-PKS yang telah berjalan lebih dari setahun ini.
Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik bilang, Saefullah perlu dipertimbangkan sebagai orang yang bertahan di jajaran Pemprov DKI karena memahami persoalan Jakarta. Mengingat, pada selepas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai menjabat pada tahun 2022 mendatang.
Selepas Anies turun, Pemilihan Gubernur DKI bakal digelar pada 2024 mengikuti Pemilihan Umum serentak. Itu artinya, selama 2 tahun DKI tak punya Gubernur. Posisi kepemimpinan DKI dipegang oleh Plt Gubernur yang biasanya ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Sekarang gini, pilkadanya kan 2024, berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur, terus Plt kan. Bayangin kalau sekdanya ikut jadi wagub, kan dia mesti berhenti juga (karena telah melepas status ASN," kata Taufik, beberapa waktu lalu.
Saefullah menanggapi dengan cara tak ingin menunjukkan sikap yang berbau politik. Meski begitu, ia memaklumi pertimbangan Gerindra yang sempat mengusulkan dirinya lalu menarik kembali.
"Saya sih tetep semangat untuk (menjawab) ya, untuk (menjawab) tidak. Kenapa mesti repot-repot memikirkan? Kan bukan hak saya sebenarnya. Masa saya memaksakan diri. Gak mungkin. Bukan hak saya," tutur Saefullah.
Dalam hal ini, Gerindra menyisakan tiga orang kadernya untuk diusung sebagai kandidat wagub. Mereka adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria.
Kandidat ini akan bersaing dengan cawagub yang lebih dulu yang diusung oleh Fraksi PKS, yang seluruhnya juga kader partai, yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu tak kunjung dipilih.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menganggap bahwa Gerindra tak begitu serius menyodorkan Saefullah. Meskipun sebelumnya Gerindra bilang kalau Saefullah merupakan orang yang mumpuni untuk mengurus Jakarta, tapi menurut Ujang, pengajuan nama Saefullah bisa jadi hanya sebagai pemanis saja.
"Bagaimanapun, tiap partai akan mengajukan kadernya masing-masing yang sudah berjuang dalam pileg dan pilpres," ucap Ujang saat dihubungi VOI, 22 Desember.
Kecuali, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di DKI, sampai tak ada titik temu. "Akhirnya mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran," jelas dia.
