JAKARTA - Penetapan hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 hingga saat ini belum jelas. Dua usulan yang diperdebatkan untuk penentuan tanggal oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga ada titik temu.
Pemerintah diketahui mengusulkan Pemilu Serentak 2024 digelar 15 Mei. Sementara KPU RI berkeinginan digelar pada 21 Februari.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, KPU harus lebih tegas untuk menentukan hari pencoblosan secara mandiri.
Apabila titik temu tidak tercapai, menurutnya, KPU RI bisa menggunakan kewenangan untuk menentukan tanggal pencoblosan sesuai Pasal 347 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Dalam hal ini, KPU perlu lebih tegas untuk menentukan sikap. Karena sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu, KPU punya kewenangan penuh untuk menentukan hari pemungutan suara dan berbagai tahapan pemilu," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa, 16 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Polemik Permendibud 30, DPR Berencana Panggil Mendikbud Ristek Nadiem Makarim
12 November 2021, 10:16 -
| BERITA
Presiden PKS Usul Presidential Threshold Pemilu 2024 Sebesar 10 Persen
11 November 2021, 10:42 -
| BERITA
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Sejumlah Daerah
16 November 2021, 08:22 -
| BERITA
Moeldoko Sebut Pemerintah Waspadai Penyebaran COVID-19 pada Libur Akhir Tahun
13 November 2021, 02:46
Anggota Komisi II DPR itu mengingatkan bahwa kepastian tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 sangat penting agar peserta dapat mengetahui pasti kapan harus mulai menjalankan kegiatan politik.
"Kepastian tanggal Pemilu 2024 membuat semua pihak dapat bekerja dengan kerangka waktu yang jelas," tegasnya.
Mardani berharap KPU RI dapat melaksanakan perintah UU Pemilu untuk membuktikan bahwa mereka mandiri dan bebas dari intervensi.
"Sekaligus menegaskan bahwa institusi KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri," tandasnya.
