JAKARTA - Presiden Joko Widodo meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di kawasan ini, industri petrokimia dan produk turunannya dari Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dikembangkan.
"Ya ini kilang TPPI Trans Pacific Petrochemical Indotama. Ini adalah merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara kita, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Presiden kepada awak media seusai peninjauan.
Melihat besarnya potensi kilang tersebut, Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan kilang tersebut.
Terlebih Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun tersendat karena beberapa masalah. Sampai akhirnya TPPI diakusisi, PT Pertamina (Persero) untuk menjadi pabrik petrokimia terpadu.
"Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya," ungkap Jokowi.
Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu. Apabila telah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar USD atau sekitar Rp56 triliun.
"Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa USD 4,9 miliar. Gede sekali. Kurang lebih 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan," imbuhnya.
Dalam berbagai kesempatan seperti rapat terbatas, rapat paripurna, hingga rapat dengan kepala daerah, Kepala Negara berulang kali menyampaikan pentingnya substitusi produk-produk impor, salah satunya petrokimia. Jokowi berharap, setelah berproduksi maksimal, industri petrokimia ini dapat membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia.
"Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung," ungkapnya.
Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51 persen. Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Adapun 2 persen sisanya masih dipegang pemilik lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari.
"Ya masih 2 persen tapi akan segera kita selesaikan. Januari yang saya bilang tadi. Januari harus rampung," tandasnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp40-50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.
"Pembangunan komplek industri Petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan tren bisnis masa depan," ujar Nicke.
Pembangunan industri petrokimia, lanjut Nicke, juga akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM.
"Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen," imbuh Nicke.
Terkait
