YOGYAKARTA - Ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Gunadi mengatakan virus corona varian baru AY.4.2 atau Delta Plus belum terbukti lebih ganas dibandingkan varian Delta.
"Sekali lagi AY.4.2 belum ada bukti yang menunjukkan lebih ganas atau pun lebih mudah menular dibandingkan varian induknya, varian Delta (B.1.617.2)," kata Gunadi melalui keterangan tertulis dikutip Antara, Senin, 15 November.
Delta Plus, ujar Gunadi, merupakan hasil mutasi alamiah yang terjadi pada virus termasuk SARS-CoV-2. Namun demikian, hasil mutasi tidak selalu lebih berbahaya.
Gunadi menyebutkan sampai saat ini belum ada bukti riset yang menguatkan tingkat keganasan varian ini melebihi varian Delta.
Selain itu, otoritas kesehatan Inggris juga belum menggolongkan varian tersebut sebagai variant of concern (VoC) atau yang perlu diwaspadai maupun variant of Interest (VoI) atau yang perlu mendapat perhatian.
"Otoritas Kesehatan Inggris juga baru menggolongkan menjadi variant under investigation," kata dia.
Meski varian Delta Plus atau AY.4.2 berasal dari Inggris dan saat ini sudah terdeteksi di Malaysia, menurutnya, pemerintah tetap harus memperketat perbatasan untuk mengantisipasi masuknya setiap varian baru.
"Sebetulnya pencegahan penyebaran varian apa pun termasuk AY.4.2 sama. Mestinya pemerintah sudah antisipasi termasuk terkait perbatasan antar negara," ujar Gunadi.
BACA JUGA:
Soal kenaikan lonjakan penularan kasus COVID-19 di Inggris belakangan ini, menurut dia, belum tentu disebabkan oleh varian tersebut karena kenaikan penularan juga dipicu oleh longgarnya penerapan pembatasan dan protokol kesehatan.
"Tergantung banyak faktor, salah satu faktor yang penting adalah bagaimana aktivitas masyarakat khususnya prokes," kata dia.
Menurutnya, protokol kesehatan harus diperkuat dalam segala aktivitas kegiatan di masyarakat hingga tercapainya "herd immunity" atau kekebalan komunal.
Selama COVID-19 belum terkendali dan imunitas kelompok belum terbentuk, ia mengatakan prokes ketat dan pembatasan kegiatan warga tetap perlu diutamakan oleh pemerintah.
"Kuncinya satu, prokes. Sampai kapan? sampai kekebalan komunal tercapai," kata Gunadi.