Hasil pencarian "Komnas Perempuan", 618 hasil ditemukan.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM, perlindungan pembela HAM, serta sistem peradilan HAM nasional.
Baca selengkapnya
Dari Sextortion hingga Deepfake Porno, Nurul Arifin Ungkap Ancaman Baru di Ruang Digital
Baca selengkapnya
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menegaskan, peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.
Baca selengkapnya
Selebgram Clara Shinta mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan ketidakadilan yang ia rasakan setelah dirinya justru mendapatkan somasi dari pihak wanita yang diduga menjalin hubungan gelap dengan suaminya
Baca selengkapnya
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berstatus pembela hak asasi manusia (HAM), karena hal tersebut merupakan domain masyarakat sipil sesuai standar internasional.
Baca selengkapnya
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan pentingnya evaluasi berperspektif gender untuk memastikan standar keselamatan, prosedur darurat, dan desain kebijakan transportasi benar-benar melindungi semua pengguna transportasi publik dari risiko kecelakaan.
Baca selengkapnya
Kepolisian Resor Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mengungkap kasus dugaan penipuan pada salah satu toko emas di Kecamatan Bayan bermodus jual emas palsu.
Baca selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan serangan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dan luka-luka di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, merupakan pelanggaran HAM.
Baca selengkapnya
Kasus dugaan kekerasan seksual di ruang digital yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mendapat sorotan tajam publik.
Baca selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan memperketat pengawasan terhadap platform digital menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang online.
Baca selengkapnya
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswa hingga dosen perempuan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) agar ditangani secara hukum.
Baca selengkapnya
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan edukasi soal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di lingkungan kampus.
Baca selengkapnya
Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan UU ini nantinya akan memberi jaminan bagi Asisten Rumah Tangga (ART) untuk memiliki kesetaraan dengan pemberi kerja.
Baca selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan konflik agraria tinggi berdasarkan kajian konflik sumber daya alam periode 2020–2025.
Baca selengkapnya
Rasa aman merupakan fondasi utama bagi perempuan untuk dapat berkarya dan berkembang secara optimal.
Baca selengkapnya