The 2024 Election Car Around Solo District, KPU Immediately Coordinates With The City Government

Surakarta City KPU chairman Nurul Sutarti after meeting with Surakarta Mayor Gibran Rakabuming Raka at Surakarta City Hall, Central Java, Thursday (21/9/2023). ANTARA/Aris Wasita

The General Election Commission (KPU) of Surakarta City coordinated with the local city government (Pemkot) regarding the implementation of the election procession in mid-October 2023. "The plan is that on October 14-20 2023, we received the flag of 18 political parties (political parties) from Sragen," said Surakarta City KPU chairman Nurul Sutarti after meeting with Surakarta Mayor Gibran Rakabuming Raka at Surakarta City Hall, Thursday, September 21, which was confiscated by Antara. He said that the following day a mobile procession would be carried out in each sub-district in Solo City by involving various community groups. "Then on October 20, 2023, the handover to Boyolali Regency, technically this will be discussed with the regional secretary (regional secretary)," he said. Meanwhile, related to the coordination meeting of campaigns with related work partners and political parties participating in the election aimed at socializing and building understanding related to campaigns, he said.

Dia mengatakan hal itu dilakukan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye.Disinggung mengenai kampanye di dalam kampus, ia mengatakan diperbolehkan selama mengikuti ketentuan, salah satunya tidak menggunakan atribut."Kemudian mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan, bisa universitas, institut, atau politeknik," katanya.Selain itu, ujar dia, yang sedang dirancang oleh Peraturan KPU (PKPU), yakni terkait dengan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka."Hanya dua metode kampanye ini saja yang dirancang. Ini oleh perubahan PKPU 15/Tahun 20 tentang kampanye sedang diproses. Kalau pertemuan terbatas ketentuannya tingkat kota hanya 1.000 (orang, red.) maksimum, sedangkan tatap muka harus dapat izin dari tempat pendidikan."Sedangkan terkait lokasi kampanye pemasangan APK (alat peraga kampanye) akan ada pembahasan lebih lanjut," tandasnya.