Tak Kantongi Izin Usaha, 2 Tambang Batu Bara Ilegal Ditindak Polda Kalsel

Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. ANTARA/Firman

KALSEL - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menindak dua lokasi tambang batu bara ilegal masing-masing di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut. Dari penindakan polisi menyita enam unit alat berat jenis excavator.

"Dua orang terduga pelaku diamankan berinisial PN dan SL," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i di Banjarmasin, dikutip dari Antara, Kamis 22 September.

Untuk PN ditangkap di lokasi tambang ilegal pada Rabu 31 Agustus, di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Sedangkan SL saat melakukan penambangan pada Selasa 6 September di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Rifa'i menyebut pelaku dengan sengaja melakukan penambangan tanpa memiliki legalitas yang sah berupa izin usaha pertambangan operasi produksi (lUP OP) dan registrasi izin usaha jasa pertambangan (lUJP).

Tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Baca juga:

• Soal Dugaan Korupsi Lukas Enembe, KPK: Bukan Hanya Satu Kasus, Ada Beberapa yang Ditangani
• Namanya Diseret-seret ke Kasus Ferdy Sambo, Bambang Pacul Beri Warning ke Kamaruddin
• KPK Sebut Ada Orang yang Bantu Lukas Enembe Setorkan Uang ke Kasino di Luar Negeri
• Setelah Foto Bareng JK, Belum Ada Sinyal Anies-AHY Diusung Nasdem-Demokrat-PKS

Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto telah memerintahkan Kasubdit IV Tipidter AKBP M. Ifan Hariyat untuk terus mendalami kasus pertambangan ilegal tersebut.

"Semua yang terlibat pasti ditindak termasuk menelusuri siapa pembeli dari batu bara yang dikeruk secara tidak sah ini," ucap Ifan.

Ditegaskan dia pula, tambang ilegal sangatlah meresahkan karena selain merusak alam dan menimbulkan kerugian negara, juga membahayakan bagi pelakunya sendiri dan juga masyarakat sekitar jika sampai terjadi bencana tanah longsor dan sebagainya.