Aneh tapi nyata, Indonesia adalah negara produsen CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Tapi soal harga Indonesia sama sekali tak berkutik. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Ir. Gulat Manurung, MP., sebagai produsen terbesar mestinya Indonesia yang atur harga CPO dunia. Bukan sebaliknya negara yang tak punya perkebunan sawit yang mengatur harga.
***
Berdasarkan data yang dilansir oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) total produksi CPO dunia tahun 2022 sebesar 77,22 ton. Dari total produksi itu Indonesia mendominasi dengan memproduksi sebanyak 45,5 ton. Posisi kedua dipegang Malaysia dengan produksi 18,8 ton dan ketiga Thailand sebesar 3,26 ton.
Meski Indonesia dan Malaysia adalah negara adidaya dalam produksi CPO, namun dalam urusan penentuan harga CPO, Uni Eropa yang lebih berperan. Kiblat harga CPO dunia masih merujuk ke Bursa Komoditas Rotterdam.
Ironi inilah yang disesali oleh Gulat Medali Emas Manurung, begitu nama lengkap pria berkepala plontos ini. “Mestinya Indonesia-lah yang harus mengatur harga CPO dunia, karena kita ini produsen terbesar. Lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia itu dipenuhi Indonesia,” tegasnya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia 9 Januari 2023 lalu, juga membahas persoalan ini bersama Presiden Jokowi. Kedua pemimpin sepakat bekerjasama melawan diskriminasi CPO yang dilakukan Uni Eropa.
Alasan yang kerap dipakai Uni Eropa adalah soal deforestasi, degdradasi habitat satwa dan melanggar hak pekerja di perkebunan dan industri CPO. Namun menurut Gulat alasan yang dikemukakan itu kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itulah yang digunakan untuk menekan agar harga CPO bisa mereka kendalikan.
Sementara itu soal kelangkaan minyak goreng dan harganya melambung belum lama ini, kata Gulat bisa diatasi dengan solusi yang menguntungkan semua pihak. “Harusnya minyak goreng untuk rakyat itu dikemas dalam bentuk sederhana, berapa pun harga CPO dunia, harga minyak goreng dipatok dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 14.000. Selisih HET dengan harga keekonomian dibayar oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Jadi sederhana solusinya, rakyat bisa dapat harga yang terjangkau, petani sawit dapat harga bagus dan eskportir mendapat keuntungan,” kata Gulat Manurung kepada Iqbal Irsyad, Edy Suherli, Savic Rabos, Rifai dan Irfan Medianto saat tandang ke Kantor VOI Media belum lama ini. Inilah petikan selengkapnya.
Indonesia punya perkebunan sawit terbesar di dunia, tapi mengapa harga minyak goreng di dalam negeri tinggi dan terjadi kelangkaan minyak goreng?
Pergerakan harga sawit itu amat terasa di sektor hulu yaitu petani sawit. Karena kami menjual tandan buah segar (TBS) itu harian. Memang aneh saat sawit menjadi andalan devisa terjadi tarik-ulur harga CPO, harga dunia sangat mempengaruhi harga di dalam negeri. Mestinya terbaik, Indonesia-lah yang harus mengatur harga CPO dunia karena kita ini produsen terbesar. Lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia itu dipenuhi Indonesia. Kesan yang timbul, kita membiarkan kondisi ini. Antara sesama kita bertikai. Sementara orang lain yang menikmati harga CPO yang mereka kendalikan.
Akar masalahnya apa?
Akar masalahnya kita membiarkan orang lain mengatur harga CPO ini.
Mengapa kita membiarkan kondisi ini terjadi?
Karena dengan harga CPO diatur orang itu, peluang harga di balik layar akan lebih tinggi. Contoh kita tender di KPBN (PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), untuk harga CPO domestik. Coba kita bandingkan dengan harga di Bursa Komoditas Rotterdam dan harga di Bursa Komoditas Malaysia, itu jauh di atas mereka. Kalau dikatakan kita ada beban pungutan ekspor menurut saya itu tidak besar.
Sejak tahun lalu Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Kementerian Perdagangan untuk membentuk Bursa Sawit Indonesia, kita masih menunggu realisasi ini. Bulan Juli ditargetkan sudah diluncurkan. Inilah tonggak sejarah kita, sawit adalah Indonesia bukan negara lain. Ke depan, sawit ini akan semakin seksi. Mari kita jaga, optimalkan agar bisa menghasilkan manfaat yang besar untuk semua pihak. Lama kelamaan minyak bumi akan habis, CPO itu produk yang bisa diperbarui, tanam panen rawat dan replanting, begitu seterusnya.
Jadi inilah yang harus dijaga dan disyukuri?
Ya, soalnya kita dikaruniai alam yang mendukung sekali untuk menanam sawit. Di negara lain ada yang menamam di pot besar dan dengan modifikasi cuaca, tapi hasilnya tak mengembirakan. Kita di Indonesia tinggal tanam dan rawat.
Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi gejolak harga CPO ini?
Pemerintah sudah memberikan peluang kepada asosiasi, cuma peluang itu harus diiringi oleh regulasi yang kokoh mengakomodir tiga pihak. Apa saja; pertama produsen yaitu petani dan korporasi. Kedua, konsumen bisa negara kita atau negara lain. Dan ketiga adalah keseimbangan antara produsen dan konsumen. Ini yang harus diatur.
Banyak kendala yang selama ini dihadapi, mari kita belajar dari kendala yang ada ini. Supaya tak terulang lagi, soalnya ini memalukan buat kita sebagai bangsa yang besar. Mengurusi minyak goreng saja kacau-balau. Padahal itu hal yang sederhana.
Apa benar ada spekulan yang beroperasi di balik gejolak harga CPO ini?
Spekulan itu bekerja ketika ada peluang. Ingat, spekulan itu juga mata pencarian. Kalau peluang itu tidak ada dia tidak bisa bergerak. Selama ini orang ribut mengapa harga minyak goreng mahal, minyak goreng tak ada, padahal kita ini produsen CPO terbesar. Siapa bilang minyak goreng tidak ada, ada itu. Persoalannya tidak terdistribusi dengan baik.
Negara mana pun pasti akan melindungi rakyatnya. Malaysia misalnya, mereka ada Harga Minyak Rakyat, sekarang di Indonesia ada Minyakita yang serupa. Namun untuk program Minyakita ini ada yang perlu saya sampaikan. Satu sisi bagus untuk rakyat, tapi di sektor hulu pada para petani sebaliknya. Kita seperti dibonsai, tak bisa menikmati harga yang bagus. Begitu harga CPO dan TBS naik ekspor terhambat. Padahal negara ini butuh devisa, kenapa ekspor dihambat? Kita ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) ini beban buat sektor hulu. Kebijakannya 3 banding 1. Kalau mau ekspor 3 ton CPO harus share untuk DMO 1 ton. Kebijakan ini menghambat dan menjadi beban. Harusnya minyak goreng untuk rakyat itu dikemas dalam bentuk sederhana, berapa pun harga CPO dunia, harga minyak goreng HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 14.000. Selisih HET dengan harga keekonomian dibayar oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Jadi sederhana solusinya, rakyat bisa dapat harga yang terjangkau, petani sawit dapat harga bagus dan eskportir mendapat keuntungan.
Bagaimana dengan harga sekarang?
Yang terjadi sekarang, yang penting minyak goreng tersedia, sementara petani sawit dibiarkan merana. Ini kan tidak adil. Hari ini harga TBS kami tinggal Rp1.400/kilogram. Sedangkan modal untuk 1kg sawit itu itu Rp2.150, jadi petani tekor.
Apakah keluhan petani sawit ini sudah disampaikan ke pemerintah?
Kami sudah capek menyampaikan keluhan, tinggal ke Tuhan saja kami tidak sampaikan keluhan. Sekarang kalau memang pemerintah punya niat baik, ayo ambil tindakan, cari sulusi yang menguntungkan, petani, eskportir dan juga rakyat. Jangan salah satu pihak saja yang untung, dan yang lain buntung.
BPS mencatat tahun 2022 produksi sawit Indonesia sebesar 45,58 juta ton, sedangkan kebutuhan CPO dalam negeri tahun 2022 menurut GAPKI 2097 juta ton, kelebihannya banyak sekali?
Kelebihan itu diekspor. Perlu dicatat sampai saat ini Indonesia itu konsumen CPO terbesar di dunia. Dari 45,58 juta ton produksi CPO 40 persen dipakai untuk konsumen domestik. Jadi sekitar 20jt ton pertahun. Ke depan dengan penggunaan CPO sebagai biodiesel, konsumsi CPO akan semakin besar. Artinya serapan domestik akan terus bertambah. Indonesia menggunakan CPO untuk energi, negara barat tak suka kita menggunakan CPO untuk energi. Ada persaingan antara kebutuhan manusia (migor) dan untuk energi. Dampaknya harga CPO akan terus meningkat. Makanya minyak jelantah (used cooking oil) juga dicari untuk dijadikan energi.
اقرأ أيضا:
Pembukaan perkebunan sawit yang masif mengakibatkan terjadi deforestasi dan kerusakan lingkungan, bagaimana Anda melihat hal ini?
Teman-teman pegiat lingkungan saya sarankan gunakan data yang benar. Hutan kita luasnya 128 juta hektar, sedangkan kebun sawit itu 16 juta hektar. Yang diklaim kebun sawit membuka hutan itu sekitar 3,4 juta hektar. Yang dibuka petani dan perusahaan sawit selama ini adalah eks izin HPH (hak untuk mengusahakan hutan) masa lalu. Itu dosa masa lalu, pemerintah jor-joran kasih izin HPH, saat kayunya sudah habis, hutan ditinggal. Jadi kita tak merambah hutan. Dengan adanya UU Ciptaker tidak ada lagi izin untuk pembukaan hutan yang peruntukannya bukan untuk hutan. Justru perkebunan sawit jadi penyelamat kawasan yang ditinggal jadi hijau kembali, jumlahnya 3,4 juta hektar itu.
Konflik lahan dengan masyarakat setempat saat pembukaan lahan juga kerap terjadi seperti apa solusi yang dilakukan?
Soal konflik pasti ada saja, harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pembukaan perkembunan sawit harus mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga hal ini harus seimbang.
Soal perburuhan dan hak pekerja juga menjadi sorotan, apakah di lingkungan Apkasindo ada standar dalam pengupahan pekerja, seperti apa yang dilakukan?
Saat ini di perkebunan sawit termasuk gaji tertinggi di sektor jasa. Tapi ini tergantung dengan harga CPO. Untuk pemanen bisa dapat sekitar 4 juta perbulan. Isu tenaga kerja ini sering juga digunakan oleh NGO asing untuk menyerang perkebunan sawit kita. Mereka suka bilang perkebunan sawit gunakan tenaga anak-anak, mana mungkin anak-anak bisa bekerja di kebun sawit. Yang ada orang tua ajak anaknya ke kebun, mereka main-main dikira tenaga kerja.
Soal keberlanjutan ada sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia on Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan, apakah anggota Apkasindo mematuhi sertifikasi?
Baik RSPO dan ISPO esensinya sama saja. Dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan harus seimbang. Persoalannya negara Barat suka sekali ganti-ganti aturan untuk menekan dan bisa mengendalikan harga sawit. Kita harus tegas menghadapinya. Makanya tingkatkan konsumsi CPO dalam negeri agar mereka merasakan kekurangan CPO.
Bagaimana perkebunan sawit ikut memberdayakan masyarakat sekitar, apakah ada kebijakan melibatkan mereka?
Di beberapa kabupaten di Riau; Kampar, Pelalawan, di Kalteng ada kabupaten Lamandau, ada kabupaten Sintang di Kalbar dan masih banyak lagi berkembang pesat. Sebelum ada kebun sawit sepi, sekarang sudah ramai sekali. Ekonomi bergerak karena ada kebun sawit dan pabrik minyak goreng. Masyarakat sekitar bisa bekerja, pedagang bisa hidup usahanya. Itu semua dampak positif dari hadirnya industri sawit.
Apakah pencurian sawit atau sering disebut ninja sawit, masih kerap terjadi, di daerah mana saja yang terparah?
Ada data menarik, saat harga TBS naik angka kejahatan di perkotaan menurun. Artinya apa mereka yang selama ini berkeliaran di kota pulang kampung, mereka masuk dalam industri sawit. Di saat bersamaan ninja sawit juga muncul. Kalau soal ini gampang diketahui, orang mencuri sawit ditumpuk di depan rumah. Kalau dia tak punya kebun kok ada sawit? Jadi pasti ketahuan dia ninja sawit.
Dalam pengelolaan limbah kelapa sawit, apa saja yang dilakukan agar tidak mencemari lingkungan?
Saat ini tak ada limbah dari sawit, artinya zero waste. Semua bisa dimanfaatkan. Yang ada itu produk sampingan yang semuanya laku dijual. Tandan buah untuk pupuk. Minyak kotor di pabrik berebut orang belinya. Cangkang sawit juga laris manis karena banyak kegunaannya. Jadi sawit itu masa depan kita, yang harus dioptimalkan. Inilah penyelamat ekonomi negara. Saat pandemi tahun lalu dari total pendapatan negara sebagian besar disumbang sawit. Tahun 2030-an minyak bumi Indonesia kian menipis, kalau sawit bisa ditanam kembali ketika sudah tak produktif.
Gulat Manurung, Keliling Indonesia Pantau Petani Sawit
Tiada hari tanpa komunikasi dengan petani sawit di seluruh Indonesia. Setiap hari ia memelototi 141 grup whatsapp petani sawit di seantero negeri. Saat kunjungan kerja sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Ir. Gulat Manurung, MP., akan menyerap aspirasi langsung dari petani sawit yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
Sejatinya bagi Gulat, menjadi petani sawit dan pengurus Apkasindo di Riau sudah cukup asik baginya, Namun anggota Apkasindo se-Indonesia ternyata memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi nakhoda. “Saya mendapat amanah dari teman-teman untuk memimpin organisasi yang ada di 22 provinsi ini. Sebetulnya saya juga tidak pernah mengharap jadi ketua umum, jadi pengurus organisasi sawit di Riau itu sudah cukup,” katanya.
Amanat para peserta kongres sudah dipegang. Gulat harus melaksanakan semuanya semampu dan sebisa mungkin. Ia berupaya menyambangi seluruh provinsi yang ada perkebunan sawitnya. “Saya baru mendatangi petani sawit di Kalimantan Barat, ternyata jarak dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya jauh sekali. Tapi saya senang menjalaninya,” kata pria yang sudah tiga tahun memimpin Apkasindo.
Melihat kehidupan petani sawit di berbagai daerah yang tersebar di berbagai provinsi membuat ia senang. “Saya senang bisa bertemu dan menyaksikan kehidupan para petani di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga daerah Sumatera dan Jawa yang memiliki lahan kebun sawit. Saya bersyukur menyaksikan mereka berusaha dan berubah kehidupannya,” kata Gulat yang suka menuliskan hasil kunjungannya ke berbagai daerah.
Ikut group whatsapp petani sawit seluruh Indonesia. “Saya berusaha untuk adil, karena itu saya ikut semua grup WA petani sawit di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Ada sekitar 141 grup WA petani sawit. Kalau sudah chat isinya macam-macam,” katanya.
Lewat grup WA ini ia bisa menyerap aspirasi petani sawit lebih cepat dan langsung dari sumber pertama. “Saya akan bandingkan kalau persoalan yang sama ada di banyak grup WA artinya persoalan itu serius dan harus diambil tindakan segera. Itu cara saya menyerap aspirasi dari teman-teman petani sawit,” ungkap Gulat yang menegaskan bahwa pengurus organisasi harus berguna bagi anggotanya.
Hobi
Selain mengurus kebun sawit dan juga organisasi, Gulat Manurung juga senang memelihara anjing herder dan mobil bertenaga besar. Saya memang punya banyak anjing besar dan mobil lawas di rumah saya di Riau.
“Saya sedih sekali, saking sibuknya mengurus organisasi ada dua anjing saya mati. Saya ambil sisi lainnya saja kalau sudah begitu. Mungkin sudah saatnya dia istirahat untuk selamanya,” kata Gulat dengan nada sedih saat menceritakan dua anjingnya yang belum lama mati.
Untuk mobil yang dikoleksi Gulat adalah jenis mobil highland dan double cabin. Mobil seperti ini memang cocok untuk dibawa ke perkebunan kelapa sawit yang kontur jalannya beraneka, ada yang berbatu, tanah, lumpur, rumput dan sebagainya.
“Saya hobi nongkrong di bengkel-bengkel mobil tua. Melihat mereka membongkar dan mendandani mesin bikin saya senang. Dengan mobil seperti inilah membuat aktivitas saya menjadi semakin mudah di daerah perkebunan yang berat sekali pun,” kata Gulat.
Meski sibuk mengelola kebun sawit, mengurus organisasi dan harus bepergian ke seluruh Indonesia, tak membuat Gulat melupakan olahraga. “Waktu kita memang sedikit, karena sudah banyak tersita untuk kebun sawit dan organisasi. Meski sibuk saya sempatkan olahraga, saya suka main ping pong. Permainan bola kecil,” lanjutnya.
Kenapa pilih ping pong? “Ping pong itu olahraga yang paling praktis namun membutuhkan konsentrasi tinggi. Soalnya bolanya kecil, kalau tidak fokus engga kena itu bola, hehehe,” lanjut Gulat sembari terkekeh.
Organisasi
Meski mengurusi organisasi tak digaji, tak membuat Gulat Manurung berkecil hati. “Kami memang tak digaji sebagai pengurus. Cuma untuk operasional ada dana dari organisasi. Tapi kadang-kadang saya mengeluarkan dana pribadi juga,” katanya menambahkan bahwa Apkasindo yang berdiri sejak 23 tahun lalu, sudah ada di 32 provinsi dari Aceh hingga Papua.
Gulat mengungkapkan Apkasindo punya unit usaha untuk menggerakkan roda organisasi. “Kami punya usaha dalam bentuk koperasi, namanya Koperasi Sawit Setara. Kami menjadi distributor pupuk untuk petani sawit dan juga keperluan kebun sawit lainnya. Kami juga menjadi distributor minyak goreng dan bibit sawit yang tersertifikasi,” paparnya.
Sebagai organisasi, Gulat menegaskan kalau Apkasindo sama sekali tidak ada unsur politik. “Organisasi kami ini murni untuk teman-teman petani sawit. Kami tidak membolehkan politik ikut mewarnai organisasi ini. Kalau person-person dari petani ingin berpolitik silahkan,” tandasnya.
Meski bukan organisasi politik, namun Apkasindo siap kalau ada calon presiden atau timnya yang ingin menyosialisasikan program mereka, terutama yang berhubungan dengan bidang kami, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya,” kata Gulat yang punya kebun sawit 42 hektar.
Siapa saja yang memiliki visi dan misi dalam menjaga keberlanjutan perkebunan sawit, yaitu menjaga dimensi ekonomi, sosial dan menjaga lingkungan, itulah calon presiden yang akan mereka pilih untuk memimpin Indonesia ke depan.
Dengan beragam kesibukan yang dilakoni, ia bersyukur keluarganya mengerti apa yang diperjuangkannya. “Harga TBS, CPO harus dijaga, kalau tidak, tak ada gunanya hasil panen sawit ini. Saya bekerja dan mengurus organisasi hasilnya juga untuk keluarga,” pungkas Gulat Manurung.
"Mestinya Indonesia-lah yang harus mengatur harga CPO dunia karena kita ini produsen terbesar. Lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia itu dipenuhi Indonesia,"
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)