Kasus COVID-19 Melandai, Mendagri Tito: Harus Persiapkan Skenario Jika Ada Gelombang Varian Baru
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak larut dalam euforia karena penurunan angka kasus positif COVID-19.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan indikator yang menunjukkan perbaikan dalam penanganan COVID-19 tidak lantas menjadikan masyarakat berpuas diri.
Untuk itu, pelonggaran yang dilakukan juga mesti bertahap, berlanjut, dan bertingkat.
"Justru landai saat seperti ini semua stakeholder, baik provinsi maupun kabupaten kota, harus mempersiapkan skenario jika ada gelombang varian baru," kata Mendagri dalam keterangannya diterima di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 24 September.
Menurut Tito, skenario yang dibuat pemerintah pusat tetap sama sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19.
Skenario tersebut, di antaranya meningkatkan kapasitas kesehatan, seperti ketersediaan obat dan oksigen, serta tempat isolasi terpusat (isoter) bagi penderita COVID-19.
Untuk masalah pendataan, Mendagri juga mengimbau daerah agar jangan sampai terjadi lagi kesalahan pada proses input terkait dengan angka-angka yang menjadi indikator penanganan.
Hal itu, kata Tito, berkaitan dengan status level penanganan pandemi yang akan ditetapkan pemerintah pusat pada daerah tersebut.
"Data perlu di-cleansing, dilaporkan dengan real, real dalam minggu itu," kata Mendagri.
Baca juga:
- Tak Kunjung Penuhi Panggilan, Azis Syamsuddin Diingatkan KPK Agar Kooperatif
- Azis Syamsuddin Mengaku Sedang Isoman dan Surati KPK, Golkar: Belum Ada Komunikasi
- Ada Klaster Sekolah, Mendikbudristek Tetap Lanjutkan PTM
- Beda dari Kemendikbud Ristek, Disdik DKI Hanya Temukan 1 Klaster COVID-19 Sekolah Selama PTM
Dikatakan pula bahwa permasalahan penanganan COVID-19 pada daerah padat penduduk juga mesti dicermati dengan baik.
Selain soal penanganan pandemi, Mendagri juga meminta pemerintah daerah agar berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inovasi tersebut diperlukan, terutama bagi daerah yang pendapatannya masih jauh di bawah target.
"Jangan sampai pendapatan tersebut berada di bawah angka 50 persen. Pasalnya, dengan capaian seperti itu menandakan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target APBD pada awal tahun," katanya.
Hal itu, menurut Mendagri Tito, juga akan berdampak pada jalannya berbagai program kerja daerah.