Peretas Ransomware Larang Korban Hubungi Pemerintah, Gedung Putih Ambil Tindakan!
JAKARTA - Tiga geng ransomware terkemuka baru-baru ini mulai secara eksplisit memperingatkan korbannya bahwa mereka akan segera mempublikasikan file mereka jika mereka menghubungi pemerintah.
Namun, Gedung Putih juga mendorong semua korban ransomware di Amerika Serikat (AS) untuk memberitahu FBI dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, karena mereka dapat membantu mengurangi masalah, dan juga melacak peretas dengan lebih baik.
Tetapi semua pilihan untuk membayar atau memberi tahu otoritas federal terserah pada korban. Langkah tersebut melanjuti pernyataan Presiden Joe Biden, yang telah bersumpah untuk menindak peretas kriminal yang mencoba memeras orang Amerika, dan geng ransomware, yang telah terbukti tangguh terhadap upaya untuk menghentikan mereka.
Departemen Keuangan AS juga memperingatkan korban serangan ransomware yang membayar peretas dapat melanggar sanksi AS. Semua korban harus memberi tahu departemen sebelum membayar peretas tersebut. Untuk memastikan mereka tidak melanggar sanksi AS secara pidana dalam melakukannya.
Korban ransomware sering kali dibuat bingung apakah akan membayar penyerang mereka, yang sebagian besar mengancam agar file mereka tidak dapat diakses dan akan merilisnya ke publik jika tidak dibayar.
Semua geng ransomware besar menuntut pembayaran dalam mata uang kripto seperti bitcoin, yang mengandalkan pertukaran online untuk mengubah uang digital menjadi uang tunai. Departemen Keuangan AS juga mengumumkan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada satu pertukaran mata uang kripto, Suex yang berbasis di Republik Ceko, karena diduga membantu setidaknya delapan geng ransomware mencuci uang mereka yang diperas.
Baca juga:
Michael Phillips, salah satu ketua Ransomware Task Force, kemitraan industri keamanan siber untuk memerangi ransomware, menyatakan dengan mengganggu cara peretas ransomware mengambil uang adalah hal penting untuk memperlambat mereka.
“Mengikuti uang adalah taktik kuno untuk penegakan hukum, dan itu sangat masuk akal untuk cryptocurrency,” kata Phillips. Dia melanjutkan, peringatan terbaru para peretas kepada para korban untuk tidak memberi tahu pemerintah AS adalah tanda kelemahan.
"Ini berbau keputusasaan. Saya pikir mereka tahu mereka berada di belakang, bahwa mereka berada di bawah tekanan yang meningkat, dan mereka mengerti ada alat yang disiapkan untuk melawan mereka," imbuhnya, seperti dikutip dari NBC News, Rabu, 22 September.