Presiden Bolsonaro Keluarkan Dekrit Baru tentang Penggunaan Media Sosial di Brasil

JAKARTA – Presiden Brasil Jair Bolsonaro telah menandatangani dekrit yang bertujuan membatasi kekuatan perusahaan media sosial untuk menghapus akun dan konten. Bolsonaro mengatakan perubahan peraturan ini diperlukan untuk memerangi "penghapusan sewenang-wenang" profil.

Dia mengatakan undang-undang baru tersebut akan membantu melindungi kebebasan berbicara di Brasil.

Selama pandemi virus corona, Twitter dan Facebook telah menghapus banyak postingan yang dibagikan oleh presiden dan pendukungnya yang dianggap menyesatkan.

“Keputusan baru ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang kekuatan perusahaan media sosial untuk mengawasi konten di platform mereka,” kata jubir kantor presiden.

Rincian dekrit yang dirilis sejauh ini hanya menyatakan bahwa raksasa teknologi harus memberikan "alasan dan motivasi yang adil" sebelum menghapus akun atau konten. Namun, tidak jelas, persisnya seperti apa perintah itu akan ditegakkan.

Pengumuman itu datang pada malam apa yang diharapkan menjadi demonstrasi besar pro-Bolsonaro di seluruh Brasil.

Pendukung presiden akan memprotes Kongres dan Mahkamah Agung negara itu, yang bulan lalu menambahkan nama Bolsonaro ke daftar orang yang sedang diselidiki atas dugaan produksi informasi yang salah.

Kritikus mengatakan pawai, yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan negara itu, merupakan bahaya bagi demokrasi. Bolsonaro dan sekutunya sering kali menghapus postingan di media sosial sejak awal pandemi.

Pada bulan Juli, YouTube menghapus sekitar 15 video dari saluran milik Bolsonaro karena menyebarkan informasi yang salah tentang Covid-19.

Beberapa unggahan yang dihapus termasuk video yang mempromosikan penggunaan hidroksiklorokuin, obat malaria, dan obat anti-parasit Ivermectin sebagai pengobatan terhadap virus corona. Padahal keduanya belum terbukti sebagai pengobatan yang efektif melawan virus.

Tahun lalu, Facebook mematuhi perintah Mahkamah Agung Brasil untuk memblokir akun puluhan sekutu utama Bolsonaro yang dituduh menyebarkan informasi yang salah terhadap hakim federal.

Bolsonaro sejak itu mendorong para pendukung untuk terlibat dengannya di platform alternatif seperti Telegram dan Parler.