Arief Poyuono: Percuma PPHN Kalau Presiden Tetap 2 Periode
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menilai kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan untuk menjadi pembimbing arah kebangkitan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan. Namun, kata dia, PPHN akan sia-sia jika masa jabatan presiden hanya 2 periode saja.
"Semakin sulit lagi, jika aturan presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun belum diubah," katanya.
"Itupun dalam 5 tahun periode kedua butuh waktu 2 tahun untuk memulai. Kemudian mendapatkan dukungan penuh dalam dan luar negeri,” tegasnya.
Baca juga:
Sementara saat pembangunan baru bisa berjalan di tahun ketiga periode kedua, kata Arief, isu pemilu sudah datang dan merusak konsolidasi yang dibangun pemerintah. Kondisi tersebut, membuat investor tidak punya jaminan pemerintahan yang solid dalam pembangunan.
"Katakan investor baru masuk tahun ke 2, masak cuma kerjasama dalam 2 tahun. Belum ada untung, pemerintahan sudah goyang karena tahun keempat sudah persiapan pemilu," ucapnya.
Arief kembali menekankan, bahwa PPHN sangat penting. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah presiden yang melaksanakannya harus diberikan kesempatan waktu yang rasional untuk bisa melaksanakannya.
"PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Tapi 2 periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor," tandasnya.
“Proses perubahan UUD sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memilki persyaratan dan mekansime yang ketat. Oleh karenanya perubahan UUD hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya," ujar Bambang Soesatyo dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, 16 Agustus.