DPR Minta KPPU Usut Kejanggalan Ekspor Benih Lobster
JAKARTA - Ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dianggap bermasalah. Di saat aturan belum jelas tersebut dan kabar ada permainan penunjukan perusahaan, ekspor lobster sudah dilakukan pada pekan lalu.
DPR meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun tangan menangani hal tersebut. Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasludin berharap aturan tersebut akan dievaluasi, Menurutnya, meski domain eksekutif untuk mengambil kebijakan namun rakyat terus mengawasi.
"Kami akan evaluasi. rakyat memonitor dan kami akan menggunakan hak kami untuk mengawasi. Yang namanya keputusan kan bisa berubah. UU saja bisa berubah kan. DPR sudah memberikan catatan-catatan tetapi tetap ngotot dan semangat ekspor ya silakan," kata Andi Akmal, Kamis 18 Juni.
Yang aneh, kata dia, hanya beberapa perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk ekspor. Ada juga kabar yang menyebutkan adanya penunjukan perusahaan kargo tertentu menangani pengiriman benih lobster.
Hal itu pun menjadi pertanyaan besar di Komisi IV. Ada peraturan yang menegaskan harus ada uji publik terhadap semua perusahaan yang dipilih. Namun, uji publik ini tak diumumkan.
Andi Akmal pun meminta KPPU turun tangan. Ia juga kembali mengingatkan, jangan sampai ekspor lobster karena kepentingan politik apalagi bisnis semata.
"Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya kira perlu KPPU turun tangan dan menyeldiliki apa alasannya hanya memberikan izin ke beberapa perusahaan saja. Jangan sampai 16 perusahaan itu bertindak seperti monopoli. Dia hanya beli dari pengumpul-pengumpul kemudian dia memainkan harga," tuturnya.
KPPU Bisa Selidiki
Di kesempatan lain, Komisioner KPPU Guntur Saragih menegaskan, terkait dengan izin terhadap pelaku usaha, sesuai dengan UU 5 1999, pada prinsipnya, tidak memberikan diskriminasi terhadap kesempatan usaha.
"KPPU dapat melakukan penyelidikan baik melalui laporan maupun inisiatif," tegasnya.
Untuk langkah inisiatif dasarnya UU No 5 Tahun 1999 sebagai upaya mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di kalangan pelaku usaha, maka UU No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang betugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No 6 Tahun 1999.
Baca juga:
Terhadap hal ini, Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mempersilakan publik mengadukan masalah ekspor tersebut ke KPPU. Hal itu juga disampaikannya mengenai sinyalemen penunjukan perusahaan kargo tertentu dalam pengiriman lobster tersebut.
"Saya tidak tahu mengenai itu (soal kargo). Tetapi dulu waktu kami presentasi di depan Pak Menteri, kami berpikir kenapa kargonya bukan punya kita. Tapi kalau Anda tidak puas dengan itu, jalurnya juga ada. Anda bisa ke KPPU, misalnya," katanya.
Effendi melanjutkan, Menteri KKP sudah mengatakan siap terbuka untuk dikritik dan hal-hal seperti itu. "Jadi kalau Anda tanyakan, kok sudah ada lembaga, asosiasi, pengekspor lobster? Ya tanyakan mengenai prosesnya bagaimana, penjaringannya dimana, diumumkannya di mana. Itu terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
"Kalau Anda tanya kok dipaksa kargonya disana? Tanyakan melalui UU anti-monopoli. Semuanya ada," imbuhnya.
Dia membaca dari berbagai media penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum ada, tapi barangkali ada mekanisme tertentu dan itu harus dicermati hati-hati.
Sorotan
Persoalan ekspor benih lobster ini mendapat sorotan banyak pihak. Kepala Subdirektorat Jenderal Humas Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, ekspor benih lobster sudah dilakukan, oleh PT TAM dan PT ASL pada 12 Juni 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Berdasarkan data Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, ekspor benih lobster PT TAM dan PT ASL dikemas dalam 7 koli. PT TAM mengekspor benih lobster sebanyak 60.000 ekor, sedangkan PT ASL sekitar 37.500 ekor.
Ekspor ini dinilai janggal, karena Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Anehnya, ketika aturan final belum dikeluarkan, justru sudah ada dua perusahaan yang mengekspor. Direktur PNBP Kemenkeu, Wawan Sunarjo saat dimintai penjelasan mengatakan, sepengetahuannya, tidak diatur mekanisme khusus PNBP untuk udang.
"Yang ada perizinan kapal dan izin tangkap. Cek PP PNBP KKP. Kalau masalah ekspor nya ada di BC (Bea Cukai)," ucapnya.