Gubernur Jateng Pastikan Bansos Tunai Tepat Sasaran
BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten dan kota di Jateng tepat sasaran.
"Penyaluran BST dipastikan tepat sasaran untuk KPM di kabupaten kota di Jateng," kata Ganjar saat memantau penyaluran BST kepada KPM di Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, dikutip Antara, Rabu, 4 Agustus.
Gubernur Ganjar yang didampingi Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan memantau secara langsung penyaluran BST di Desa Banyudono untuk memastikan penyaluran bantuan itu kepada warga secara tepat sasaran.
Dia mengakui menemukan penyaluran BST tidak tepat sasaran. Ada salah satu penerima BST yang mengembalikan bantuan kepada petugas Kantor Pos, karena yang bersangkutan perangkat Desa Banyudono.
"Dari pada semua saling menyalahkan, nanti marah viral di medsos akhirnya kami cerita hal-hal yang buruk. Kami akhirnya menangani dengan baik," kata dia.
Karena itu menurut Ganjar, masyarakat harus diberikan edukasi. Jika warga memang mampu maka tidak menerima BST dan selanjutnya bantuan dikembalikan dengan baik-baik supaya kembali kepada kas negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Ahmad Gojali mengatakan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat berupa beras dan uang. Untuk Kabupaten Boyolali, terdapat 62.923 KPM yang mendapatkan bantuan berupa uang.
"Kami di Kabupaten Boyolali ada 62.923 KPM dengan total anggaran Rp37.753.800.000. Penyaluran hingga Selasa (3/8), sudah terealisasi 55.265 KPM atau Rp33.159.000.000 atau sekitar 87,83 persen," kata dia.
Meskipun jadwal pengambilan BST sudah ditutup, kata dia, Kantor Pos sebagai pihak yang memfasilitasi penyaluran, akan memperpanjang masa pengambilan bantuan hingga 14 Agustus mendatang karena banyak KPM belum mengambil.
"Ada beberapa KPM yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil bantuan. Hal itu, karena KPM telah mendapatkan bantuan dobel atau data ganda, mutasi, merantau, meninggal dan syarat lain yang tidak terpenuhi. Jadi kalau nanti ada yang belum mengambil tidak dobel, maka yang bersangkutan masih bisa diambil hingga 14 Agustus mendatang," katanya.
Baca juga:
Data sementara yang masuk Dinsos Kabupaten Boyolali terdapat 3.537 KPM yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil bantuan. Jumlah tersebut dilaporkan pada data 13 kecamatan yang telah masuk, salah satunya Kecamatan Banyudono sebanyak 500 KPM yang tidak memenuhi syarat.
Pihaknya saat ini masih menunggu informasi terbaru dari sembilan di antara 22 kecamatan di Boyolali yang belum menyerahkan data KPM yang tidak memenuhi syarat.